TIPHI Ungkap Kekurangan Penyelenggaraan Haji

Jakarta - Banyak cerita sukses di balik penyelenggaraan ibadah haji kali ini. Namun, Tim Independen Pemantau Haji Indonesia (TIPHI) mencatat  sejumlah kekurangan penyelenggaraan haji yang harus diperbaiki oleh pemerintah.

"Selama 30 hari melakukan pemantauan penyelenggaraan haji baik reguler yang
dilaksanakan Depag maupun khusus, kami berhasil memperoleh data yang
didukung oleh saksi-saksi, dokumentasi, surat-surat, dan lain-lain dari
berbagai pihak termasuk pemerintah Arab Saudi," kata Wakil Ketua Dewan
Pembina TIPHI, Mahendradatta, kepada detikcom, Selasa (20/1/2009).

Mahendra mengatakan, TIPHI adalah lembaga independen yang dibentuk dari
hasil kerjasama antara Tim Pembela Muslim (TPM) dan Asosiasi Muslim
Penyelenggara Haji (Amphuri).

Keberangkatan Tim TIPHI sempat dihambat oleh Menag Maftuh Basyuni, karena dianggap akan berhaji, jadi harus memakai parspor untuk haji. Akan tetapi, saat parpor tersebut diminta, ditolak dengan alasan kuota habis atau tutup.

"Kemudian kami bisa berangkat atas bantuan pemerintah Arab Saudi yang ingin
transparan," jelas Mahendra.

Mahendra menyebutkan sejumlah temuan TIPHI di lapangan antara lain, banyak
jemaah haji yang harus tidur di dapur karena pemaksaan kapasitas.

Selain itu, pemerintah gagal memperoleh pemondokan yang layak, karena baru menurunkan biaya pemondokan pada September 2008. Padahal pemerintah sudah tahu batas pembayaran pemondokan itu adalah empat bulan sebelumnya.

"Kita akan melakukan public exposse tentang evaluasi penyelenggaraan Haji
nanti pukul 1O.OO WIB," pungkas Mahendra yang merupakan koordinator TPM ini. (irw/aan)