Yang Jadi Korban Masyarakat Miskin dan Bodoh

Jakarta - Pemerintah kembali menaikkan standar kelulusan dalam Ujian Nasional (UN). Dari rata-rata minimal 5,25 menjadi 5,50 untuk semua pelajaran yang diujikan. Keputusan ini tertuang dalam Permendiknas No. 77/2008 (SMA/MA/SMK) dan No. 78/2008 (SMP/MTs.) tertanggal 11 Desember 2008. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, keputusan ini pun menuai kontroversi.

"Kebijakan itu mengorbankan masyarakat miskin dan bodoh. Untuk sekolah bagus, nilai segitu (rata-rata 5,5) mudah. Tapi untuk sekolah pinggiran, nilai segitu susah," jelas pengamat pendidikan Darmaningtyas kepada detikcom, Senin (19/1/2008).

Lantas, apa penyebab pemerintah demikian keukeuh terhadap kebijakan ini? "Itu karena perbedaan paradigma. Pemerintah meyakini bahwa mutu pendidikan dapat diukur melalui ujian. Sementara kami-kami yang menolak menilai ujian hanya mengukur satu aspek saja, yaitu kognitif. Aspek afektif dan psiko motoriknya tidak," imbuhnya.

Darmaningtyas justru mengkhawatirkan tingkat kebocoran dan kecurangan yang akan semakin tinggi bila standar kelulusan dinaikkan, yang ironisnya justru sering dilakukan oleh oknum tenaga pendidik. "Dari beberapa kali penyelenggaraan, semakin besar tingkat kebohongan untuk membantu siswa," urai pria kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta ini.

Apa penyebabnya? "Masalahnya, orang tidak ingin dikatakan gagal. Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru tidak mau dibilang gagal. Ini masalah harga diri," pungkas penulis buku 'Pendidikan yang Memiskinkan' tersebut. (alf/anw)