penurunan harga BBM, tapi absen ketika pengumuman kenaikannya. Bagi Partai
Demokrat (PD), siapa pun yang mengumumkan, dampak politisnya tetap ke SBY.
"Itu fakta kok, fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa Pak SBY mau mengumumkan ataupun tidak, implikasinya tetap ke Pak SBY," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum saat dihubungi detikcom, Rabu (14/1/2009) malam.
Anas mencontohkan, setelah pengumuman kenaikan harga BBM bulan Mei, popularitas SBY di berbagai survei merosot tajam. "Waktu itu yang mengumumkan bukan Pak SBY, tapi kan dampak politisnya jelas," ujarnya.
Karena itu Anas membantah tudingan bahwa yang dilakukan SBY dengan mengumumkan penurunan harga BBM adalah politik pencitraan. Tudingan itu sebelumnya dilontarkan oleh politisi Golkar Zainal Bintang.
Menurut Zainal, langkah SBY tersebut tidak fair terhadap Jusuf Kalla (JK) karena JK tidak pernah diberi kesempatan mengumumkan penurunan harga BBM. Padahal JK lah yang diberi tugas menangani bidang perekonomian.
"Apa salahnya? Salahnya di mana? Kecuali kalau salah. Ini kan tidak ada
salahnya," tukas Anas.
"Lebih baik Pak Zainal koordinasi dulu dengan Pak JK, biar mendapatkan informasi yang jelas dan utuh. Saya yakin jika Pak Zainal memperoleh informasi yang komprehensif, pandangannya tidak akan seperti itu. Saya khawatir Pak Zainal ini tidak pernah koordinasi dengan Pak JK," imbuhnya.
Anas menegaskan, apa yang dilakukan SBY tersebut telah dikoordinasikan dengan JK. "Ya pasti lah," tandasnya. (sho/sho)











































