YLKI: Politik Pengelolaan Energi Pemerintah Tidak Jelas

Jakarta - Sepanjang tahun 2008 kebijakan pemerintah dalam hal ketersediaan energi dinilai kacau balau. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap pemerintah telah gagal menyediakan sumber energi yang mudah dan terjangkau.

"Politik pengelolaan energi pemerintah tidak jelas arahnya baik dari sisi harga maupun dari distribusi," ujar anggota harian YLKI Tulus Abadi saat jumpa pers 'Catatan Perlindungan Konsumen 2008 dan Teropong 2009', di kantor YLKI, Jl Pancoran, Jakarta, Jumat (9/1/2009).

Menurut Tulus, salah satu kegagalan pemerintah dapat dilihat dari langkanya elpiji di pasaran. Apalagi kini harga elpiji sudah melambung tinggi.

"Janji presiden untuk tidak menaikkan harga elpiji hingga 2009 nyaris tidak ada artinya, karena pasokannya kacau," tambahnya.

Seribu alasan diberikan Pertamina dan pemerintah. Namun tetap elpiji lenyap dari pasaran. "Mulai dari jadwal rutin pemeliharaan kilang, kilang rusak, sampai kegagalan dalam memprediksi keberhasilan program konversi mintak tanah ke elpiji," kata Tulus.

Ketua Pengurus Harian YLKI Huzna G Zahir juga menilai pemerintah lepas tangan dalam mengelola energi. "Terkait elpiji pemerintah seperti tidak ada tanggungjawab mengatasi masalah itu," kata Huzna. (ape/nik)