PKS Resmi Minta Kocok Ulang Pimpinan DPRD DKI

Jakarta - FPKS secara resmi mendukung  pengocokan ulang pimpinan DPRD DKI . Sebelumnya empat fraksi yakni PAN, PDIP, PPP dan Partai Demokrat sudah mengajukan mosi tidak percaya kepada pucuk pimpinan DPRD DKI, Ade Surapriyatna.

Ketua FPKS, Triwisaksana, mengatakan dukungan ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah kinerja dewan selama ini kurang maksimal.

"Dari awal kita memang mendukung wacana tersebut (kocok ulang) karena kinerja pimpinan dewan sangat buruk. Tugas pimpinan salah satunya mengkoordinasi kelengkapan DPRD seperti komisi-komisi dan lain-lain. Hal itu yang selama ini tidak berjalan dengan maksimal," kata pria yang akrab disapa Sani ini kepada detikcom, Selasa (6/1/2009).

Menurut Sani, lemahnya kepemimpinan DPRD DKI juga berimbas pada lemahnya koordinasi antarfraksi. Contoh lain adalah lemahnya produktivitas pembahasan perda-perda dan pembahasan ABDB tahun 2007 dan 2008.
Semua ini menjadi pertimbangan fraksinya untuk ikut mendukung pengocokan ulang.

Sani mengharapkan jika sudah terjadi pengocokan ulang, suasana di dewan menjadi lebih baik dan pembahasan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan rakyat Jakarta bisa berjalan lancar.

Ketika ditanya sebagai partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak apakah PKS bersedia mengambil alih tampuk pimpinan dewan, Sani menjawab belum memikirkannya. "Kita belum membahas soal siapa penggantinya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat fraksi di DPRD DKI yakni FPD, FPDIP,  FPPP, dan FPAN, serta anggota DPRD dari PDS dan PBR mengajukan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD DKI. Mereka menilai Ade tidak pro rakyat dengan menyetujui APBD 2009 karena banyak pemborosan.

Selain itu, empat fraksi juga menilai Ade kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan komunikasi dengan anggota DPRD yang kurang harmonis sehingga koordinasi sering tidak berjalan.
     
APBD DKI 2009 sebesar Rp 22,42 triliun telah disetujui DPRD DKI pada 27 November 2008 dan telah diserahkan ke Menteri Dalam Negeri pada 9 Desember 2008. Beberapa anggaran dalam APBD 2009 dinilai sebagai pemborosan, antara lain pengadaan alat musik untuk Dinas Pemadam Kebakaran DKI sebesar Rp 1 miliar dan dana koordinasi dengan sejumlah instansi sebesar Rp 7,3 miliar.

FPD juga sudah mengirim surat mosi tidak percaya ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), karena penggantian ketua harus mengubah tata tertib. Jika Depdagri sudah setuju, maka rapat Paripurna bisa digelar untuk melaksanakan voting.
(djo/nrl)