Gerindra Desak Mendagri Ambil Sikap

Jakarta - Partai Gerindra mendesak Menteri Dalam Negeri Mardianto segera menindaklanjuti surat mosi tidak percaya sejumlah fraksi yang menolak kepemimpinan Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Supriatna. Ade juga selayaknya mundur secara gentle bila semua fraksi sudah tidak mempercayainya lagi.

"Ini sudah hampir semua fraksi yang meminta hal yang sama. Menurut saya, kalau sudah semua tidak percaya pada pimpinannya, ya pimpinannya yang mundur," kata Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) M Taufik kepada detikcom di Jakarta, Senin (5/1/2008).

Seperti diberitakan sebelumnya, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta, yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Supriatna (FPG).

Bahkan belakangan mosi tidak percaya ini mendapatkan dukungan dari fraksi lainnya, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mereka menilai Ade tidak pro rakyat dengan menyetujui APBD 2009 Rp 22,42 triliun, karena banyak pemborosan. Selain itu, Ade juga dinilai kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan komunikasi dengan anggota DPRD yang kurang harmonis, sehingga koordinasi sering tidak berjalan.

Menurut Taufik, bila kasus ini dibiarkan terus-menerus justru akan merugikan rakyat di Jakarta juga di mana anggaran APBD tidak ada yang mengontrolnya.

"Jadi sudah layak Ade mundur. Justru kalau tidak pasti menimbulkan pertanyaan, ada apa?" jelasnya.

Taufik juga mengatakan, sudah seharusnya Mendagri Mardiyanto tanggap untuk
merealisasikan apa yang menjadi mosi tidak percaya sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta itu.

"Saya kira, Mendagri harus tanggap untuk merealisasikan surat mosi teman-teman DPRD itu, semua sudah tidak percaya, tinggal Golkar saja. Partai itu kan rakyat, fraksi sebagai kepanjangan tangan parpol itu juga rakyat. Jangan mempertahankan diri, kalau rakyat sudah tidak percaya lagi," tegas mantan anggota KPU DKI Jakarta itu.

Kepentingan Gerindra dalam kasus ini, lanjut Taufik, terkait pengawasan atau kontrol terhadap pengelolaan anggaran APBD DKI Jakarta yang besar.

"Sayang bila anggaran sebesar itu untuk kepentingan rakyat Jakarta tidak ada yang mengontrolnya," imbuhnya.

(zal/rdf)