KPU Desak MK Percepat Penyelesaian Sengketa Pemilu

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mempersingkat waktu penyelesaian kasus gugatan sengketa hasil pemilu legislatif dan pilpres. Ini demi memastikan pasangan presiden-wapres baru ditetapkan sebelum 20 Oktober 2008.

"Kalau 14 hari maka putaran I pilpres dapat dilaksanakan bulan Juli, tapi kalau 30 hari mungkin minggu ketiga Agustus. Dikhawatirkan ini nanti implikasinya mempengaruhi pada masa jabatan presiden-wapres, karena putaran II belum selesai," kata anggota KPU, Andi Nurpati, di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Senin (5/1/2009).

Di dalam UU MK disebutkan bahwa ada waktu 14 hingga 30 hari bagi MK menyelesaikan gugatan sengketa hasil pemilu legislatif dan presiden-wapres. Dengan asumsi pilpres 2009 akan berlangsung 2 putaran sama seperti Pilpres 2004, maka lama waktu penyelesaiaan gugatan hasil pemilu legisltif oleh MK akan sangat mempengaruhi jadwal pilpres.

Masalahnya bisa MK menggunakan waktu 30 hari maka otomatis memundurkan jadwal putaran I dan II pilpres hingga 30 hari pula. Bila ternyata pilpres berlangsung 2 putaran yang bisa jadi belum bisa ditetapkan hasilnya ketika masa jabatan presiden dan wapres berakhir pada 20 Oktober 2009.

Maka dari itu hingga kini KPU belum bisa menetapkan tanggal pasti hari-H putaran I pilpres pada akhir Juli atau Agustus 2008. Pihak KPU mengusulkan waktu maksimal yang MK gunakan adalah 17 hari

"Waktu 30 itu kan paling lama, kami miohon ke MK untuk tidak menggunakan yang paling lama," imbuh wanita asal Makassar ini.

(lh/iy)