.webp)
Surat dari Pemerintah ke PBB disampaikan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dr R M Marty M Natalegawa Senin (29/12/2008). Surat dari Presiden itu diberikan kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon melalui Chef de Cabinet Mr Vijay Nambiar dan Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB, Duta Besar Neven Jurica.
Selanjutnya, atas permintaan Sekjen PBB, Marty telah mengadakan pertemuan langsung dengannya. "Kami tegaskan keprihatinan Indonesia atas situasi kemanusiaan di jalur Gaza serta pentingnya bantuan kemanusiaan dan ekonomi yang berkelanjutan. Digarisbawahi pula bahwa jika Israel tetap tidak mengindahkan seruan DK, maka perlu dilakukan langkah lebih lanjut guna memastikan kepatuhan Israel," demikian ungkap Marty.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam siaran Pers dari Perutusan Tetap RI pada Perserikatan Bangsa Bangsa (PTRI PBB) di New York yang diterima koresponden detikcom di Washington DC, Endang Isnaini Saptorini, sejak tanggal 27 Desember malam hingga 28 Desember dini hari DK menyelenggarakan pertemuan darurat untuk membahas situasi di Jalur Gaza.
Pada kesempatan tersebut, Indonesia telah menyerukan agar DK tidak berdiam diri dan mendesak Israel segera menghentikan aksi militenya. Hal itu disepakati oleh DK dan selanjutnya dirumuskan dalam sebuah keputusan DK berupa pernyataan pers terkait situasi di jalur Gaza. Intinya adalah seruan segera dihentikannya tindak kekerasan dan seluruh kegiatan militer di wilayah yang terus bergolak tersebut.
Di sela-sela pertemuan itu, atas permintaan delegasi Palestina, Kaukus Gerakan Non-Blok (GNB) di DK PBB di bawah koordinasi Indonesia juga telah mengadakan pertemuan guna menyamakan pandangan anggota Kaukus GNB mengenai persoalan tersebut. (eis/sho)
