Komnas HAM: PT Arara Abadi Harus Bertanggungjawab

Pekanbaru - Komas HAM mendesak PT Arara Abadi (AA) bertanggungjawab atas bentrok berdarah antara Brimob Polda Riau dengan petani. Sebab, bentrok itu dipicu permohonan perusahaan untuk mengusir warga desa.

"Pasukan Brimob itu hadir di sengketa lahan karena laporan polisi dari PT Arara Abadi ke Polda Riau. Dan sekarang segala sesuatu yang ditimbulkan atas bentrok itu harus menjadi tanggung tanggung jawab pihak perusahaan. Karena mereka yang membuat ulah ini," tegas Wakil Ketua Komnas HAM, Muhamad Ridha Saleh kepada pers, Sabtu (27/12/2008) di Pekanbaru.

Menurut Ridha, terjadinya konflik berdarah antara pasukan Brimob dengan petani di Riau, berawal dari surat laporan polisi PT AA yang meminta pengosongan lahan sengketa seluas 4.000 hektar. Dari surat laporan tersebut, lantas Polda Riau menurukan pasukannya.

"Kita akan minta keterangan dari pihak kepolisian, apa sebenarnya isi surat yang dilayangkan PT Arara Abadi itu. Sebab, dasar surat itu tadi, polisi mengusir warga desa dengan cara paksa," kata Ridha.

Pertanggungjawaban yang dimaksud, lanjut Ridha, pihak PT AA anak perusahaan Sinar Mas Group harus mengganti rugi segala kerugian yang ditimbulkan pasca terjadi konflik. Karena 500 rumah sudah diratakan dengan tanah serta harta benda milik warga juga turut dikubur pihak perusahaan.  "Kita akan merekomendasikan, agar perusahaan bertanggungjawab dalam kasus ini," tegas Ridha.

Komnas HAM juga meminta agar kasus sengekata lahan ini dapat diselesaikan pihak Pmerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau. Penyelesaian ini sebaiknya dilakukan dengan cara persuasif dan bukan dengan jalan kekerasan.

"Pemerintah Provinsi Riau harus dapat menyelesaikan semua konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Penyelesaian ini perlu dilakukan, agar tidak terjadi konflik seperti yang terjadi di Bengkalis," kata Ridha. (cha/djo)