"Bukan populis dan tidak populis. Kalau ingin populis tapi menyengsarakan rakyat sama saja bohong," kata Kalla.
Hal ini disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan terkait kebijakan populis diumumkan Presiden SBY, sedang kebijakan tidak populis diumumkan di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelimurni, Slipi, Jakarta, Jumat (26/12/2008). Β
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada pembagian tugas yang senang dan tidak senang. Sebagai pemimpin harus senang dengan hal yang tidak senang. Kalau tidak begitu, berhenti saja memimpin negara, kalau mau senang saja," jelasnya.
Kalla lalu mencontohkan kebijakan impor beras yang diambilnya beberapa tahun yang lalu. Saat itu tidak ada menteri yang mau umumkan.
"Ya diumumkan di kantor saya. Tapi sekarang lihat usaha saya untuk swasembada," imbuhnya.
Kalla juga memberi contoh soal kenaikan harga BBM. "Seandainya tidak dinaikan 2 tahun lalu itu, negara pasti akan bangkrut saat ini. Dengan subsidi Rp 400 triliun pasti akan lebih sengsara negara ini," terangnya.
Lebih lanjut Kalla menganalogikan kalau mengambil kebijakan itu seperti meminum obat. "Pahitnya dulu yang dirasa kemudian sembuh. Jadi kalau mau sembuh harus pahit dulu," tutupnya. (gun/ndr)











































