Lukman Hakim : Indonesia Menuju Demokrasi Liberal

Jakarta - PPP tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan sistem suara terbanyak sebagai penentuan anggota legislatif. Sistem itu bakal membawa Indonesia pada demokrasi liberal ala Barat.

"Keputusan suara terbanyak membawa Indonesia menuju demokrasi liberal yang menuntut pasar bebas, semua persaingan bebas, parpol dan calon legislatif (caleg) bersaing bebas," ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saefudin.

Lukman menyampaikan hal itu usai dialog kenegaraan "Melanjutkan Penataan Konstitusi" di gedung Nusantara V DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (24/12/2008).

Menurut Lukman, Indonesia belum siap menganut sistem demokrasi Liberal. Paham "serba bebas" ini hanya dapat dilakukan apabila antar caleg memiliki kemampuan finansial yang seimbang.

"Bagaimana bisa demokrasi liberal, apabila salah satu caleg memiliki modal yang sangat besar, kita bisa berdemokrasi liberal bila startnya sama-sama," terang Lukman.

Lukman memprediksi, caleg-caleg yang berduit bakal sering kampanye di media. Menurutnya, ini merupakan tindakan yang tidak adil.

"Kalau misalnya saya punya Rp 1 trilliun saya bisa masuk TV setiap hari," tandasnya

Melihat hal ini, Lukman menyarankan, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa membuat peraturan lebih lanjut. Hal ini agar caleg yang mempunyai uang banyak tidak mendominasi media.

"KPU perlu membatasi misalnya dalam satu hari hanya beberapa menit saja durasinya saya pikir KPU punya kewenangan untuk mengatur kampanye tersebut," pungkasnya.
(ape/iy)