Caleg Ditentukan Suara Terbanyak, Jual Beli Suara akan Menggila

Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai cara penentuan anggota legislatif hasil Pemilu 2009, membuat persaingan antar caleg semakin 'ganas'. Kepolisian dan Bawaslu harus makin awas terhadap bursa jual beli suara calon pemilih di pedesaan.

"Dampak dari putusan ini akan terjadi tarung bebas antara caleg baru yang idealis dengan caleg lama yang punya modal gede dan sudah tahu peta. Alatnya ya uang," ujar caleg DPR-RI Partai Demokrat untuk Dapil VII Jawa Timur, Ramadhan Pohan, pada detikcom, Rabu (24/12/2008).

Praktek yang menodai demokrasi tersebut tumbuh subur dan skill para pemainnya makin terasah dalam ratusan gelaran pilkada. Di lapangan, prakteknya sudah semakin canggih, bahkan para broker suara berani memberikan garansi keberhasilan pada klien mereka.

Salah satu modus yang dia prediksi adalah lonjakan tajam harga satuan suara calon pemilih. Bila tawaran harga early bird hanya Rp 10.000 per suara per kecamatan, maka pada detik-detik terakhir nilai uang yang harus masuk tiap lembar amplop bisa melonjak sampai Rp 100.000

"Ya akhirnya diamplopin juga, brokernya berani kasih garansi lho. Mereka kan juga harus jaga reputasi, kalau sampai (caleg) kalah mereka dihabisin (karir sebagai broker suara)," papar caleg nomor urut nomor 1 yang dikenal dengan sebutan 'Pacitan 01' ini.

Sikap a-politis sebagian besar masyarakat juga ikut menyuburkan jual beli suara. Berdasar pengalaman sosialisasi di daerah pemilihan, rata-rata hanya 20 persen hadirin yang menyimak benar visi dan misi yang dipaparkannya. Sedangkan sisanya cenderung apatis dan golongan inilah yang rentan dengan godaan menjual suara yang dijajakan broker.

"Sudah berbusa-busa jelasin visi dan misi, eh di belakang ditanya 'Sudah deh berani berani berapa? Nomor berapa dan namanya siapa?'. Lemes saya dengernya, saya uang dari mana?," ujar si caleg muda yang pernah tinggal di Amerika Serikat ini.

Di dalam kondisi sedemikian ganas, maka kepolisian dan Bawaslu punya peranan vital. Dua lembaga ini tidak cukup lagi hanya menunggu pengaduan masyarakat atas terjadinya money politics demi menyelamatkan putusan bagus MK dan demokrasi dari penodaan. Bila tidak, maka lagi-lagi politikus busuk yang pada akhirnya jadi anggota DPR.

"Kalau terpilihnya saja dengan cara kotor, omong kosong dia akan memperjuangkan rakyat di DPR. Jatuhnya ya seperti Al Amin, Bulyan Royan dan lain-lain yang sudah ditangkap KPK itu. DPR bukan deterjen yang akan menghapus jejak busuk," tandasnya.

(lh/asy)