KNPI Minta Jamsostek Siapkan Alokasi Dana

Jakarta - Guna mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada tahun 2009 mendatang, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) siap siaga. Khususnya dalam mengalokasikan dana bagi para pekerja, karyawan dan buruh yang dipecat.

"Sepanjang tahun 2009, PT Jamsostek diharapkan mengalokasikan dana untuk mengantisipasi adanya program PHK," kata Ketua Umum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia dalam jumpa pers di kantornya Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2008).

Hal itu disampaikan Doli terkait ramalan sejumlah pengamat bahwa akibat dampak krisis global ancaman terbesar di Indonesia adalah meningkatnya PHK. Dari data Depnakertrans per 5 Desember 2008 telah terjadi PHK terhadap 17.418 pekerja, sedangkan yang direncanakan akan di-PHK sebanyak 23.927 orang.

Jumlah pekerja yang sudah dirumahkan sebanyak 6.597 orang dan yang akan dirumahkan sebanyak 19.091 orang. "Tanda-tanda potensi terjadi PHK tahun depan terlihat belum adanya kontrak ekspor yang seharusnya mulai dibuat akhir tahun ini," jelasnya.

Melansir data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lanjut Doli, diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang terancam PHK. PHK pada tahun 2009 paling disumbang oleh sektor industri konstruksi sebanyak 10 persen dari total jumlah pekerja yang diperkirakan mencapai 15 juta orang.

Oleh sebab itu, KNPI meminta semua elemen, baik pemerintah, pengusaha dan pekerja bersinergi untuk mempertahankan situasi dunia usaha. "Kalau perlu dunia usaha nasional perlu diberi stimulus ekonomi, yang sehat agar sektor riil bisa tetap bergerak dan PHK terhindar," ujarnya.

Selain itu, KNPI meminta pemerintah segera memberikan masyarakat lapangan kerja. Dunia perbankan nasional juga harus membantu permodalan bagi seluruh pengusaha UMKM, sebab sektor ini mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,2 persen total angkatan kerja.

Dalam kesempatan itu, KNPI juga memberikan refleksi pemerintahan SBY-JK selama satu tahun ini (2008). Walau pemerintah sekuat tenaga menjaga pertumbuhan ekonomi hingga enam persen, kenyataannya belum diikuti bertambahnya lapangan kerja dan menurunnya jumlah orang miskin.

"Kesimpulannya pemerintah belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program pengentasan kemiskinan dengan model BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM kepada kaum miskin hanyalah program bagi-bagi duit gaya sinterklas yang tak menyentuh akar persoalan kemiskinan," pungkasnya. (zal/gah)