BNP2TKI Absen pada Rakornas Perlindungan TKI

Jakarta - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelembagaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) di luar negeri. Namun, Badan Nasional PPTKI (BNP2TKI) tak tampak batang hidungnya alias absen.

Ketidakhadiran BNP2TKI sebagai operator ini menjadi sorotan di tengah banyaknya permasalahan TKI yang akan dibahas pada rakornas ini.

"Operator kok belum datang. Saya tanya penanggung jawab dan kepala panitianya katanya sudah diundang dan ditelepon. Ini sampai sekarang belum memberikan alasan kenapa tidak datang," ujar Menakertrans Erman Soeparno ketika ditanya wartawan mengapa operator yang berwenang menempatkan TKI tak hadir dalam acara penting ini.

Erman menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di sela-sela Rakornas di Ruang Birawa, Hotel Bumikarsa Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (23/12/2008).

"Padahal ini untuk mencari solusi terhadap peningkatan kualitas (pelayanan TKI). Biar nanti dipanggil," kata dia.

Erman menjelaskan, forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PPTKI dalam kualitas pelayanan di luar negeri. Kemudian, menyelaraskan beberapa undang-undang yang mengatur TKI.

Antara lain UU nomor 39/2004 tentang PPTKI, UU 21/2007 tentang Trafficking, dan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

"PPTKI itu bukan bisnis, tapi jasa. Kalau sudah menjadikan PPTKI bisnis itu namanya trafficking. Jangan sampai PPTKI yang melayani jasa PPTKI malah terjebak pada perdagangan manusia," jelas Erman.

Sedangkan yang ketiga adalah membahas krisis global dan dampaknya terhadap negara tujuan TKI.

"Kita antisipasi, bagaimana nasib TKI di negara yang terkena dampak krisis, kemudian dipulangkan. Kita cari solusinya di sini," tutur Erman. (nwk/rdf)