Dosen Hukum Unair: MK Luar Biasa Ngawurnya

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilihan ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur (Jatim). Keputusan MK ini dinilai tidak lazim. MK tidak memikirkan dampak yang timbul dari keputusan tersebut.

"MK luar biasa ngawurnya. Keputusan MK di luar kelaziman. MK tidak memikirkan dampak dari keputusan yang MK ambil sendiri. MK hanya menyelesaikan persoalan sengketa setelah itu terserah mau dilaksanakan atau tidak," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Haryadi dalam diskusi 'Dampak Keputusan MK Dalam Pilkada' di Gedung DPR, Senayan, Selasa (23/12/2008).

Menurut Haryadi, keputusan itu menghina masyarakat Madura di Sampang. Karena suara mereka tidak dihargai oleh MK. "Bahkan orang-orang Sampang marah dan sempat demo di KPUD Jatim," katanya.

Sementara itu, menurut anggota Komisi III DPR, Benny K Rahman, KPU sebenarnya gagal memenuhi harapan publik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara demokratis.

"Oleh karena itu seharusnya ada lembaga untuk mengontrol apabila ada pelanggaran pelaksanaan pemilu," jelasnya.

Benny mengatakan, putusan MK pada Pilkada Jatim menunjukkan bahwa KPU tidak bisa menjalankan pilkada dengan demokratis. Pilkada Jatim adalah bukti kegagalan KPU. Kritik publik seharusnya tidak hanya kepada MK. Tetapi juga kepada KPU. Pilkada Jatim dan banyak pilkada lainnya menunjukkan bahwa KPU sewenang-wenang dan tidak ada pengawasan yang baik terhadap pilkada.

"Contohnya ada calon kepala daerah yang ijazahnya palsu, bekas napi tetapi diloloskan begitu saja. Penyelesaiannya lama dan kurang transparan," jelasnya. (gus/iy)