Mantan Dubes Ingin Kembalikan Uang Panas

Jakarta - Dua mantan Dubes RI untuk China berniat mengembalikan uang biaya tambahan bagi pemohon visa di KBRI China yang mereka selewengkan. Kejagung RI akan mempertimbangkan niat dua orang tersangka itu sebagai hal-hal yang meringakan dalam sidang pengadilan kelak.

Demikian kata Jampidsus Marwan Effendi mengenai hasil sementara pemeriksaan terhadap AA Kustia dan Kuntara yang sedang berlangsung, di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (22/12/2008).

"Ada keterangan dari kuasa hukum yang memberitahukan kliennya ingin mengembalikan uang yang digunakan. Tapi proses hukum tetap berjalan," kata Marwan.

Namun pihak penyidik mengaku masih kesulitan untuk melakukan verifikasi berapa jumlah persis uang pungli pada pemohon visa di KBRI China. Tim dari BPKP belum menyelesaikan audit terhadap pos yang dikenal sebagai biaya kawat tersebut.

Selain itu, diketahui juga tidak semua uang hasil pungli masuk kantong AA Kustia dan Kuntara. Kuat dugaan uang panas itu pula yang digunakan untuk melayani para pejabat negara yang bertandang ke China setidaknya antara Mei 2000 sampai Oktober 2004.

"Uang itu mungkin juga untuk hal-hal lain, mungkin untuk service tamu yang ke sana. Jumlah masih dianalisa dan belum ada rencana untuk meminta kembali" jelas Marwan.

Kuntara dan AA Kustia sebelumnya adalah tersangka dalam kasus dugaan korupsi biaya kawat. Pungutan biaya kawat diketahui sebesar 55 Yuan atau US$ 7 per pemohon yang dikenakan kepada pemohon visa, paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KBRI di China.

Pungutan biaya kawat dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk RRC di Beijing Nomor 280/KEP/IX/1999 tentang tarif keimigrasian 24 September 1999. Pungutan biaya tersebut mulai diterapkan sejak Mei 2000 sampai Oktober 2004. Biaya yang terkumpul diperkirakan sudah mencapai 10.275.684.85 Yuan atau US$ 9.613.000.

(lh/iy)