Penolakan FPDIP Terhadap UU MA Kurang Atraktif

Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menolak pengesahan UU Mahkamah Agung (MA). Namun hal ini disayangkan karena penolakan tersebut tidak seatraktif ketika menolak UU Pornografi.

"Itu yang disayangkan, kenapa tidak seatraktif pada saat menolak UU Pornografi. Padahal dukungan terhadap PDIP yang menolak UU MA itu tinggi," ujar pengamat politik Lili Romli kepada detikcom, Minggu (21/12/2008) malam.

Menurut Lili, memang teradapa perbedaan antara UU Pornografi dengan UU MA. Isu dalam UU Pornografi menyangkut masyarakat luas, sedangkan UU MA hanya sebatas elit. "Mungkin itu makanya PDIP tidak seatraktif pada saat menolak UU Pornografi," imbuhnya.

Lili juga menyayangkan keputusan DPR mengesahkan UU MA meski banyak pihak yang menentang.

UU MA disahkan 18 Desember lalu. FPDIP merupakan satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan tersebut. Penolakan juga datang dari berbagai kalangan. Topik yang paling menjadi sorotan adalah perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun.

(did/sho)