ICW: Jangan Cuma Diumumkan, Tapi Juga Harus Diberi Sanksi

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung diumumkannya nama-nama anggota dewan tukang bolos. Namun bagi ICW pengumuman saja tidak cukup. Pengumuman itu harus ditunjang dengan penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan (BK) DPR.

"Pengumuman ini menjadi penting karena sebagai pertanggungjawaban mereka kepada publik sehingga publik bisa menilai dari ketaatan mereka hadir di DPR," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Adnan Topan Husodo di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2008).

Hal itu semakin penting mengingat Pemilu 2009 sudah di depan mata. "Kalau diumumkan, maka publik akan tahu dan menilai ketika mereka akan memilih pada Pemilu 2009," terangnya.

Pengumuman itu, lanjut Adnan, akan efektif jika dilakukan melalui media massa. Sebab jika sebatas pengumuman yang ditempel di gedung DPR, publik tetap akan kesulitan mengakses. "Siapa yang mau datang? Masyarakat juga akan sulit datang ke DPR," ucapnya.

Namun bagi ICW pengumuman saja tidaklah memadai. Pengumuman itu harus ditunjang oleh penegakan kode etik oleh BK DPR.

"Karena bagaimanapun juga ketidakhadiran mereka yang tanpa alasan adalah sebuah pelanggaran kode etik. Sehingga di luar pengumuman itu, BK DPR harus bekerja melakukan penegakan kode etik tersebut sehingga orang itu diberi sanksi," tandasnya. (sho/iy)