Pemerintah Harus Selesaikan Masalah Sosial

Jakarta - Komisi VII DPR, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) serta pihak dari PT Minarak Lapindo Jaya mengadakan rapat. TP2LS menuntut pemerintah menyelesaikan masalah sosial secara persuasif.

"Selesaikan dulu masalah sosial secara persuasif. Itu lebih baik ketimbang
memikirkan bagaimana menutup luapan lumpurnya," ujar Ketua TP2LS, Priyo Budi
Santoso dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2008).

Anggota FPAN Alvin Lie mengusulkan agar pemerintah ikut turun tangan dalam penyelesaian lumpur lapindo yang semakin meluas ini.

"Jangan tambah beban warga. Urusan sisanya diselesaikan oleh pemerintah saja. Nanti pemerintah mau nuntut ke PT Minarak Lapindo, ya, itu urusan nanti," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPLS Sunarso mengungkapkan, tertundanya penuntasan
pembayaran 80 persen ganti rugi di 3 desa diakibatkan karena pembayaran jual beli tanah dan bangunan di dalam Peta Area terdampak (PAT) dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya secara diangsur sesuai dengan kesepakatan pada 3 Desember 2008 lalu.

Selain itu, BPLS juga mencatat ada 3 desa yang tidak mau pindah dan menuntut untuk dimasukkan kedalam PAT, yakni warga Desa Jatirejo, Warga Desa Besuki sebelah timur tol dan warga desa sekita PAT yang merasa tidak aman.

"Saya akan berusaha di lapangan agar semua tanggul aman. Kalau masih tidak aman, itu kan masalah alam, kita tidak tahu. Sepanjang hari ini kita nyatakan tanggul aman," ujar Sunarso.

Hingga kini, tercatat 62 kepala keluarga (KK) yang belum menentukan pilihannya tentang skema ganti rugi. Minarak enggan memberikan 'entertaint' sebagai jalan keluar dari permasalahan itu.

"Jika kita melakukan entertain khusus kepada yang 62, kami khawatir ribuan
lainnya jadi kacau," ungkap juru bicara Minarak, Andi Darussalam Tabussala.
(mei/irw)