.webp)
"Jika Presiden SBY kemarin marah kepada Pertamina, karena menaikan harga LPG, maka dengan harga rujukan LPG impor (Crude Price Aramco) US$ 337,5 per ton dan nilai tukar US$ 1 adalah Rp 11.550, seharusnya Presiden kembali meminta Pertamina menurunkan harga LPG PSO dan Non PSO," kata Ichsanuddin Noorsy dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (17/12/2008).
Menurut Ichsanuddin, dengan merujuk harga itu, harga LPG sudah memperhitungkan keuntungan Pertamina dan Agen, masing 25 persen dan PPn persen untuk LPG berat 12 kg, seharus turun dari Rp 5.750 menjadi Rp 5.250-Rp 5.500 atau per tabungnya menjadi Rp 63.000. Sedangkan, untuk harga LPG berat 3 kg harganya turun dari Rp 4.250 per kg menjadi Rp 3.500 atau per tabung Rp 10.500.
Sementara, untuk tabung berat 50 kg harganya turun menjadi Rp 7.000 per kg atau menjadi Rp 350.000 per tabung. "Kalau harga LPG tidak diturunkan, dikhawatirkan Pertamina mendapat 'durian runtuh' dan akhirnya berpeluang melakukan pembiayaan politik," jelas mantan anggota DPR ini.
Ichsanuddin melanjutkan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda penurunan harga LPG, karena beban biaya rumah tangga sudah sedemikian besar. "Lagi pula penurunan harga LPG ini bisa memicu simpati ibu-ibu yang acap menilai kepemimpinan dari segi postur," tandasnya.
Tanpa penurunan harga LPG, lanjut Ichsanuddin, pemerintah justru akan membuktikan bahwa transparansi dan fairness merupakan jargon belaka. "Inilah saatnya Presiden SBY untuk bisa membuktikan keberpihakannya kepada publik domestik, walau sebenarnya harga akhir yang sudah turun itu sudah merupakan harga keekonomian (harga pasar bebas)," tegasnya.
Terkait alasan Pertamina mengalami kerugian dari bisnis LPG, menurut Ichsanuddin, hal itu bukti bahwa Direksi Pertamina lebih suka menikmati kesejahteraan di atas miskinnya kedaulatan enerji nasional. Tanpa penurunan harga LPG, publik akan memvonis rejim SBY memang terbukti sah rejim neoliberal.
"Padahal harga rujukan pun diduga akan terus turun hingga mencapai US$ 290 per ton," ungkapnya.
Ditambahkan Ichsanuddin, kelangkaan LPG karena tiga kesalahan besar pemerintah. Pertama, dunia sebenarnya telah meninggalkan pemakaian LPG menjadi LNG.
Kedua, Indonesia tidak memperhitungkan kekuatan pasokan LPG domestik, sehingga konversi mitan meningkatkan rentannya kedaulatan enerji nasional. Ketiga, Indonesia mengabaikan kekuatan LNGnya dan justru mengarah pada harga keekonomian (harga pasar bebas) untuk LPG.
"Ini membuktikan, pemerintah tidak peduli pada tegaknya pasal 23 (1) dan pasal 33 UUD 1945," pungkasnya. (zal/gah)
