FPDIP Sangkal Mainkan Isu RUU MA, Indikasikan Melunak

Jakarta - FPPP DPR melemparkan usul akomodatif usia pensiun hakim agung 67 tahun dalam pengambilan keputusan tingkat I RUU MA. FPDIP pun tidak menutup kemungkinan untuk ikut usulan FPPP tersebut.

"Kita apresiasi usulan dari (fraksi) PPP. Tidak tertutup ada kompromi politik kita mengikuti usulan tersebut, tapi tidak lebih dari 67 tahun," ujar anggota FPDIP Gayus Lumbuun.

Hal itu disampaikan Gayus dalam diskusi bertajuk 'Pro Kontra RUU MA' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2008).

FPPP memberikan usulan akomodatif batas usia pensiun 67 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan DPR sampai dengan setinggi-tingginya 70 tahun. Sebelumnya perpanjangan usia hakim persetujuannya dilakukan pemerintah.

Atas indikasi melunaknya sikap FPDIP ini, Gayus membantah bahwa fraksinya hanya memainkan isu penolakan usia pensiun hakim 70 tahun.

"Bukan penggunaan isu, ini fakta yang terjadi. 67 Tahun adalah kompromi yang cerdas. FPPP membuat inisiatif yang sangat baik," kilahnya.

Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I Komisi III DPR semalam, seluruh fraksi menyetujui klausul usian pensiun 70 tahun, kecuali FPDIP dan FPPP. FPDIP tetap pada batas maksimal 65 tahun, sedangkan FPPP memberikan usulan akomodatif 67 tahun.

Pengambilan keputusan tingkat II (pengesahan) RUU MA akan dilakukan dalam rapat paripurna yang dilakukan besok, 18 Desember 2008.

(lrn/nrl)