DPD: Ibadah Haji Tahun Ini Terburuk

Jakarta - Boleh saja Menteri Agama yang merangkap sebagai Amirul Haj Maftuh Basyuni menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sukses. Namun, berdasarkan pemantauan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penyelenggaraan haji tahun ini paling buruk, terutama pemondokan dan transportasi.

"Dipandang terburuk," demikian catatan refleksi akhir tahun DPD di bidang sosial budaya yang dibacakan Wakil Ketua DPD Laode Ida di Lobby Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Selasa (16/12/2008) sebagaimana siaran pers DPD yang diterima detikcom.

Acara bertema 'Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Politik Nasional' menghadirkan sejarawan dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Taufik Abdullah sebagai pembicara dengan penanggap M Ichsan Loulembah (anggota DPD asal Sulawesi Tengah) dan Bambang Harymurti (pimpinan redaksi Group Tempo).

Menyangkut pemondokan, lokasinya dari Masjidil Haram yang terjauh tahun lalu justru menjadi yang terdekat tahun ini. "Bahkan, jaraknya berkisar antara 18-19 km dari Masjidil Haram," kata Laode.

Juga transportasi. Karena kurangnya angkutan yang melayani Jeddah-Madinah-Makkah dan Makkah-Arafah-Mina maka banyak jamaah haji yang terpaksa berjalan kaki. "Sebelumnya, dijanjikan bus sangat bagus untuk mengangkut mereka (jamaah haji)," sambung dia.

Kedua aspek yang terburuk (pemondokan dan transportasi) saling berkaitan. Misalnya, ditemukan lokasi pemondokan di Makkah yang terjauh dari Masjidil Haram yang menyulitkan transportasi sehingga mengakibatkan kelelahan fisik dan mental serta membatasi pergerakan jamaah dari dan ke Masjidil Haram. Selain itu, fasilitas pemondokan yang tidak memadai.

Laode melanjutkan, hasil kunjungan kerja (kunker) Panitia Ad Hoc (PAH) III DPD setiap musim haji beberapa kali menyatakan kegagalan Pemerintah (Departemen Agama) menyelenggarakan ibadah haji. Kasus-kasus penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga terburuk, terutama menyangkut pemondokan dan transportasi. "Ini menandakan masih adanya sistem coba-coba (trial and error). Janganlah selalu bereksperimen, apalagi dengan ibadah," kata dia.

Pemerintah didesak berkoordinasi dan bersinergi dalam melakukan perbaikan yang konsisten, seperti pemondokan (maktab) di daerah kerja (daker) Makkah, Madinah, dan Jeddah yang terbagus dan terdekat dari pusat kegiatan ibadah haji dan transportasinya yang mengangkut semua jamaah haji, serta katering atau prasmanan yang menenangkan dan menyamankan sesuai jadwal makan pagi, siang, dan malam.

Karenanya, DPD mendukung petisi usulan hak angket penyelenggaraan ibadah haji yang diajukan anggota DPR kepada Ketua DPR R Agung Laksono di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan--Jakarta, Selasa (16/12/2008) siang. (asy/gah)