Puluhan Anggota DPR Usulkan Hak Angket Pelaksanaan Haji

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana kembali menggunakan hak angketnya. Kali ini 24 anggota dewan yang berasal dari 6 fraksi sudah menandatangani usulan digunakannya hak penyelidikan ini terkait pelaksanaan ibadah haji yang dinilai kacau.

"Angket ini mencoba mengurai benang kusut penyelenggaraan ibadah haji yang carut marut," ujar anggota Komisi VIII DPR Abdullah Azwar Anas, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/12/2008).

Menurut politisi PKB ini, carut marut pelaksanaan ibadah haji ini tidak hanya terlihat dari keteledoran di lapangan. Tetapi juga dalam tahap perencanaan dan pengorganisasian.

"Ini serius, dan menjadi potret buruk penyelenggaraan haji di Indonesia. Sekitar 210.000 jamaah haji tidak mempunyai posisi tawar," jelasnya.

Anas juga menambahkan, pemerintah telah gagal untuk menyelenggarakan ibadah haji yang aman dan nyaman. Ini terlihat dalam kebijakan pemerintah dalam hal pemondokan haji dan transportasi.

"Terlihat hubungan G2G (government to government) tidak serius, tidak ada treatment khusus untuk masalah pemondokan dan transportasi," lanjutnya.

Di tempat terpisah, Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo juga mendukung digulirkannya hak angket tersebut. Pihaknya mempertanyakan uang sekitar Rp 112 triliun dari bunga ONH yang seharusnya dipergunakan untuk memfasilitasi transportasi dan pemondokan jamaah haji dengan baik.

"Kok sampai hari ini tidak bisa diwujudkan dengan baik. Dikemanakan uang itu?," tegasnya.

Puluhan anggota dewan yang mengusulkan hak angket itu rencananya akan menyampaikan usulannya pada pimpinan DPR Selasa (16/12/2008) besok. Mereka berharap pada rapat paripurna penutupan masa Sidang II tahun 2008-2009 usulan angket ini sudah bisa diumumkan.
(mad/iy)