Jakarta - Usulan Hidayat Nur Wahid agar MUI, NU, dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram golput ditentang banyak pihak. Salah satunya Sekjen PDIP Pramono Anung. Pram menilai, fatwa itu mubazir karena tidak akan ditaati.
"Itu akan mubazir. Kasihan yang bikin fatwa kalau tidak ditaati," ujar Pram saat dihubungi
detikcom, Minggu (14/12/2008).
Pram juga menilai, fatwa semacam itu berlebihan. Menurutnya fatwa agama MUI dengan persoalan demokrasi adalah dua hal yang harus dipisahkan. "Ruang lingkupnya berbeda," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Pram mengaku secara pribadi dia mendukung orang untuk bertanggung jawab menggunakan hak pilihnya. Sebab penggunaan hak pilih adalah bagian dari demokrasi yang harus diperjuangkan bersama.
(sho/sho)
.webp)
