"Secara umum, pelayanan Armina berjalan baik. Hanya saja, kasus-kasus yang muncul pada pelaksanaan haji tahun ini seperti masalah transportasi dan pemondokan jauh, itu harus menjadi catatan serius. Tidak boleh terjadi lagi, Ini kan soal perencanaan yang matang," kata ketua komisi VIII Hazrul Azwar pada detikcom Jumat (12/12/2008).
Untuk menyampaikan hasil temuannya itu, Tim pengawas DPR langsung mengelar rapat dengan jajaran petinggi Depag. Hadiri dari pihak Depag, Sekjen Depag Bahrul Hayat, Dirjen Urusan Haji dan Umrah Slamet Riyanto, Dubes RI Untuk Saudi Arabia dan Oman, Salim Segaf Al-Jufri, Konjen RI di Jeddah Gatot Abdullah Mansyur, dan Kepala Teknis Urusan Haji (TUH) Nursamad Kamba.
Hazrul meminta pemerintah segera melakukan evaluasi dan koreksi secara profesional terhadap penyelengaraan haji tahun ini. Langkah ini sangat penting untuk menjadikan pelayanan haji di tahun-tahun mendatang lebih berkeadilan, profesional, dan bermartabat.
"Pemerintah telah bekerja keras untuk mensukseskan penyelenggaraan haji tahun ini. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan, Namun, yang kurang-kurang itu harus ditambal," pintanya.
Anggota tim pengawas haji dari FKB Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah serius memperbaiki pelayanan terhadap jamaah haji pada penyelenggaraan haji tahun depan. Jika tidak, bukan tidak mungkin DPR akan menggunakan hak-hak dewan baik interpelasi ataupun angket.
"Bila berbagai rekomendasi Komisi VIII tidak mendapat perhatian dari pemerintah, sangat mungkin kami ajukan hak-hak dewan, interpelasi bahkan hak angket kepada Pemerintah," tegas Anas.
Anggota tim lainnya, Akmaludin dari FPAN meminta Depag memilih petugas haji yang profesional dan bertanggungjawab. Hal ini sangat penting untuk kenyamanan jamaah dalam merasakan pelayanan. Diyakini, petugas yang profesional dan bertanggungjawab adalah separuh dari peyelesaiana persoalan yang sering muncul dalam pelayanan jamaah haji Indonesia.
"Pemerintah perlu langsung memantau soal layanan muassasah, penentuan batas atas harga pemondokan, Seluruh proses itu dapat dilakukan melalui pendekatan G to G mengingat jumlah jamaah Indonesia yang mencapai 210 ribu orang. Ini posisi tawar yang tinggi,"pinta Akmal.
Sementara itu, anggota tim pengawas DPR, Ichwan Syam menilai pelayanan haji tahun ini untuk di Armina lebih baik dari tahun sebelumnya. hanya saja, prestasi ini tercoreng akibat pemondokan jamaah yang jauh dari masjidil haram dan di tambah dengan layanan transportasi yang buruk.
"Kalau melihat prosesi Armina, saya kira lebih baik dari tahun kemarin. Sayangnya, keberhasilan ini dicoreng oleh pemondokan jamaah yang jauh sekali dari masjidil haram. transportasi yang disediakan tidak efektif sehinggga jamaah banyak yang megeluh hanya 2 kali ke masjidil harm," kata Ichwan.
(yid/djo)











































