Panitia Angket BBM DPR Harus Minta BPK Audit Pertamina

Jakarta - Panitia Angket BBM DPR diusulkan agar memanggil PT Pertamina terkait dibentuknya Integrate Supply Chain (ISC) dalam pengelolaan BBM, termasuk impornya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus mengaudit kemungkinan adanya penyimpangan anggaran dalam mengelola BBM itu.

"Ketika saya diundang Panitia Angket pada tanggal 4 September 2008 lalu, saya mengeluarkan gagasan untuk membongkar korupsi sistematik di Pertamina dan lingkungan ESDM," kata pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy kepada detikcom di Jakarta, Sabtu (13/12/2008).

Ichsanuddin mengatakan, sistem ekonomi dan sosial sekarang didasarkan atas nilai keserakahan, kehormatan berbasis kemewahan materi, dan individualis. Sistem ini mendorong lahirnya korupsi, baik sejak persiapan kebijakan hingga realisasi dan evaluasi kebijakan. "Ringkasnya, korupsi sudah sistemik," tegasnya lagi.

Bahkan, Ichsanuddin mengaku, sudah pernah menyampaikan kasus tersebut kepada Ketua KPK Antasari Azhar dan Panitia Angket BBM DPR. Seperti diketahui, pada bulan Oktober 2008 lalu, Pertamina telah membentuk unit kerja ISC untuk membantu pengadaan BBM sesuai persejutuan rapat Dewan Komisaris pada 17 September 2008 lalu.

Sebelumnya pengadaan BBM ini di bawah kewenangan Direktorat Pemasaran dan Niaga dan untuk minyak mentah di bawah Direktorat Pengolahan. "Sejauh ini Panitia Angket sudah membuktikan sebagian kecil efektivitasnya dengan diterimanya gagasan tentang recovery dalam UU APBN 2009. Tapi, dengan kasus ISC dan keras kepalanya pemerintah pada harga BBM seperti sekarang, sebenarnya Panitian Angket DPR dilecehkan," ungkapnya.

Dua partai politik yang mendukung kenaikan BBM, lanjut Ichsanuddin, juga sudah dipermalukan oleh keadaan. Sebagai negara importir BBM dan kaya sumber enerji fosil lainnya, Indonesia berhasil dipermainkan harga BBM.

"Ini bukti konsistusi Indonesia kalah melawan hukum mekanisme pasar," tegasnya.

Ichsanuddin juga mengingatkan bahwa mekanisme pasar selalu mengidap asimetri informasi dan ini selalu mendorong lahirnya korupsi. Karenanya, Panitia Angket harus meminta BPK untuk mengaudit belanja-belanja di Pertamina, termasuk sejumlah anak perusahaannya.

"Dari hasil audit ini, kita akan menilai bagaimana ISC atau sangat berpeluang menjadi kendaraan korupsi," ujarnya lagi.

Ditambahkan Ichsanuddin, dari sisi politik banyak BUMN yang menjadi ATM politik demi kepentingan parpol. "Dalam kasus ISC, sebenarnya bukan hal luar biasa. Jangankan Pertamina, swasta saja mengeluarkan biaya politik untuk parpol atau tokoh politik di level cabang perusahaan atau anak perusahaan," ungkapnya lagi.

Ichsanuddin juga mengatakan, hampir rata-rata BUMN mjadi ATM politik dengan berbagai model, termasuk melalui belanja modal, belanja konsultasi, belanja lainnya di cabang atau atau anak perusahaan. (zal/djo)