Cak Imin: Anggota Dewan Itu 'Perampok'

Jakarta - Produk undang-undang dan APBN yang dibuat oleh DPR dinilai belum berpihak kepada rakyat. Menurut Ketua Umum DPP PKB sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, hal ini menunjukkan para wakil rakyat itu adalah 'perampok.'

"Anggota Dewan itu 'perampok,' dalam arti APBN yang mereka buat belum berpihak kepada rakyat. Demikian juga dengan undang-undang yang dibuat," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu dalam diskusi bertajuk 'Mengapa Ekonomi Indonesia Rapuh, Apa yang Salah?' di Restoran Kembang Goela, Plasa Sentral, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (11/12/2008).

Apakah itu artinya Cak Imin juga termasuk dalam kategori 'perampok'? "Saya memang anggota DPR, tapi hanya minoritas dan tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan," kilahnya.

Menurut Cak Imin, APBN saat ini seperti kehilangan orientasi. Hal ini disebabkan hanya 10 persen di antara anggota Dewan yang bersikap prorakyat. "Hanya 10 persen anggota parlemen yang prorakyat, yang fokus memproduksi undang-undang dan APBN untuk rakyat, tidak untuk kepentingannya sendiri," tandasnya.

Karena itu, lanjutnya, orientasi APBN Indonesia harus diubah secepatnya. Kepentingan rakyat harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBN. Periode 2009-2014 nanti akan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, kokoh, dan mandiri. Jika itu dilakukan, Cak Imin yakin pada tahun 2014 nanti Indonesia akan mampu menjadi pesaing bagi negara lain.

Cak Imin juga mengatakan, dari total dana yang diperoleh dari sumber energi yang dikelola pihak asing, hanya 25 persen di antaranya yang masuk APBN. "Kekayaan energi kita seharusnya lebih dari cukup apabila dikelola dengan baik," ucapnya. (sho/nrl)