.webp)
"Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan pemilu, idealnya Rp 2,4 Triliun tetapi hanya didukung Rp 1,8 Triliun," kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso DAnuri (BHD) saat memberikan penjelasan dalam rapat kerja dengan komisi III DPR RI di Gedung DPR, Rabu (10/12/2008).
Menurut BHD, pada dasarnya sasaran pengamanan pemilu terbesar di seluruh wilayah dan memiliki potensi kerawanan yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat pihaknya memerlukan dukungan dana yang memadai.
"Belum lagi adanya jadwal tahapan kampanye yang semula dimulai februari 2009 ternyata diajukan menjadi Juli 2008 sehingga masa kampanye menjadi 7 bulan," tambahnya.
Menurut BHD, hal tersebut membawa konsekuensi pada kegiatan pengamanan kampanye selama 6 bulan dan tidak dialokasikan anggarannya. BHD menambahkan, anggran pemilu bersumber dari APBN (Dipa Polri tahun anggaran 2009) dengan pagu definitif sebesar Rp 1,8 T. Sedangkan untuk pengadaan sarana dan prasarana prioritas bersumber dari APBN-P 2008 sebesar Rp 185 milyar.
"Anggaran bila terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden sampai pada putaran ke-2 belum dianggarkan," tuturnya.
Namun, hal itu menurut BHD akan diatasi dengan menggunakan Dipa rutin tahun 2008/2009 untuk mengatasi terpenuhinya dukungan operasional pengamanan kampanye legislatif tersebut mulai juli 2008-Februari 2009. (nov/gah)
