Pemerintah Terkesan Lari dari Tanggung Jawab

Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan rendahnya respon pemerintah terhadap penanganan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998. Bahkan, pemerintah terkesan hendak lari dari tanggung jawab.

"Jadi rendahnya respon pemerintah dalam kasus ini kami sesalkan. Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan bila ada upaya kasus ini digunakan untuk menjatuhkan citra dalam Pemilu mendatang," kata Koordinator Kontras Usman Hamid di kantor YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2008).

Sebab, menurut Usman, di dalam Pansus Orang Hilang DPR ada parpol yang mendukung pemerintah, seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar. Bahkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pansus dan keluarga korban, sejumlah fraksi menjamin tidak akan mempolitisir dan menggunakan isu ini untuk mendiskreditkan pemerintahan SBY-JK.

"Suasana di DPR saat ini cukup kondusif untuk mencegah terjadinya semacam upaya memanfaatkan kasus demi kepentingan Pemilu. Jadi tidak usah saling curiga, seharusnya kedua belah pihak harusnya bertemu untuk membicarakan soal itu," jelasnya.

Terkait kedatangan Jaksa Agung Muda Pidana Umuu (Jampidum) Marwan Effendi di Pansus Orang Hilang menggantikan Jaksa Agung Hendarman Supanji perlu diapresiasi dengan baik. Hanya saja, pandangannya bahwa kasus Orang Hilang telah lewat dan selesai di Pengadilan Militer sangat keliru.

"Itu keliru besar, karena masih banyak aktivis yang hilang, ada 13 aktivis belum ditemukan dan itu tidak diakui dalam persidangan Pengadilan Militer. Kasus ini tidak ada kaitannya dengan sidang kasus penculikan aktivis oleh Tim Mawar," terang Usman.

Bahkan lanjut Usman, Komnas HAM sendiri dalam rekomendasinya kepada Presiden bahwa orang atau aktivis yang masih hilang itu dianggap masih disekap dan kejahatan atas itu masih berlangsung. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan apakah perlu dibentuk Pengadilan Ad Hoc atau pengadilan biasa.

"Memang penyelesaian kasus ini saat sekerang akan terkesan politis, apalagi terkait sejumlah nama calon presiden seperti Wiranto dan Prabowo. Tapi yang penting saat ini mencari kejelasan 13 orang itu, maka perlu inisiatif pemerintah yang jauh dari kepentingan pemilu," tandasnya.  

Diakui Usman, pemerintah dalam pemanggilan Pansus Orang Hilang DPR terkesan lari dari masalah. Padahal, perdebatannya saat ini bukan lagi pada ranah hukum materil tapi politik, terutama perlunya keputusan politik dari Presiden dan DPR untuk membentuk pengadilan itu.

"Setuju atau tidak dengan pernyataan Jaksa Agung, kita tahu DPR sedang cari jalan keluar, tapi kalau Pansus lari ke arah hukum lagi padahal ini politik, ini lempar tanggung jawab dan tidak bertanggungjawab," pungkasnya. (zal/gah)