Sejumlah Daerah di Sumut Kerjasama dengan Universitas di Jawa

Medan - Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut) memilih untuk tidak lagi bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2008. Mereka lebih memilih beberapa universitas di Jawa.

Diduga hal itu dilakukan untuk mempermudah upaya memasukkan kepentingan para pejabat dari daerah bersangkutan karena pengawasan yang minim.

Data yang diperoleh menyebutkan, dalam penerimaan CPNS formasi tahun 2008, daerah yang tetap memilih bekerjasama dengan USU seperti penerimaan CPNS 2007 antara lain, Kota Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Dairi, Labuhan Batu dan Karo.

Kemudian, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Asahan dan Kabupaten Samosir serta dua kabupaten hasil pemekaran Padang Lawas Utara dan Padang Lawas.

Sementara Kota Sibolga, Binjai, Kabupaten Simalungun, Batubara, Pakpak Bharat, Nias dan Kabupaten Tapanuli Selatan bekerjasama dengan Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah mengingkat kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Sementara Kabupaten Toba Samosir mengikat kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret di Solo.

"Penerimaan PNS sangat berhubungan dengan kredibilitas birokrasi yang baik dengan target capaian pelayanan masyarakat yang maksimal. USU sudah melaksanakan itu dengan baik dan benar selama ini. Lalu mengapa ada yang bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi yang lain dengan kredibilitas yang belum diketahui? Tentunya ini menjadi persoalan penting,’’ kata anggota DPRD Sumut Fadly Nurzal di Medan, Selasa (9/12/2008).

Meningkatkan mutu CPNS yang bakal diterima, umumnya menjadi penyebab utama bekerjsama dengan universitas luar Sumut tersebut, namun uniknya kerjasama itu dilakukan bukan dengan pihak rektorat universitas atau perguruan tinggi dimaksud, melainkan dengan lembaga-lembaga di dalam universitas tersebut.

Misalnya di Universitas Sebelas Maret dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bahasa (UPT P2B) dengan sepengetahuan rektor. Ada juga lembaga yang mengatasnamakan Asisten Wakil Rektor Bidang Alumni dan Pengembangan Usaha/Direktur Gama Multi Usaha Mandiri Universitas Gadjah Mada, serta Pusat Komputer dan Teknologi Informasi FMIPA Universitas Indonesia (UI).

“Kita sangat berharap birokrasi di Sumut akan lebih baik kalau penerimaan CPNS dilaksanakan secara transparan bukan dengan menggelar kerjasama di luar tanpa diketahui kredibilitas lembaganya,” kata Fadly.

(rul/mad)