Andi Arief: Kritik PDIP Terhadap Kebijakan Pemerintahan SBY Mengkhawatirkan

Jakarta - Sebagai oposisi, PDIP memang harus bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun hal itu bukan berarti semua kebijakan pemerintah harus dipersalahkan.

Hal tersebut diungkapkan Sekjen Jaringan Nusantara Andi Arief kepada detikcom, Selasa (9/12/2008). Jaringan Nusantara adalah salah satu organisasi pendukung SBY.

"Memang oposisi harus kritis. Tetapi terhadap perubahan yang mengarah pada berkurangnya beban rakyat tidak boleh dicemooh apalagi semata-mata dilihat secara kacamata kuda sekedar kepentingan pemilu 2009," kata Andi Arief.

Andi menegaskan, jika incumbent diuntungkan oleh sebuah kebijakan yang membela kepentingan rakyat merupakan konsekwensi logis. Hal tersebut akan terjadi di negara manapun yang menganut sistem demokrasi. Sebaliknya, jika incumbent juga memiliki risiko negatif jika menelurkan kebijakan yang tidak populer.

"Saya agak khawatir dengan cara PDIP menyikapi penurunan harga BBM dan pemberantasan korupsi oleh pemerintahan SBY-JK. Ada semacam ketidaknyamanan yang mendalam setelah dua hal tersebut muncul. Seakan-akan ini pukulan berat dan menutup masa depan PDIP," ujar Andi.

Andi juga tidak sependapat bahwa pemberantasan korupsi hanya sekadar alat untuk mendongkrak popularitas SBY. Menurut Andi, SBY tidak pernah menggunakan pemberantasan politik sebagai alat politik.

"SBY tahu bahwa korupsi adalah salah satu penyebab gagalnya pembangunan selama ini. SBY tidak menggunakan perangkat hukum pemberantasan korupsi untuk memberangus lawan politiknya," tukas Andi.

PDIP memposisikan diri sebagai partai oposisi terhadap pemerintah. Terkait hal itu, PDIP kerap melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah SBY. Kebijakan mengenai pemberantasan korupsi misalnya. PDIP menilai hal tersebut dilakukan pemerintah SBY hanya sekadar untuk menutupi amburadulnya perekonomian nasional.

(djo/asy)