Caleg Diminta Teken Piagam Bebas KKN

Jakarta - Nama DPR sudah sering tercoreng akibat kasus suap. Bagaimana membuat anggota DPR agar bersih dari kasus KKN? Dewan Integritas Bangsa (DIB) mengatasinya dengan meminta calon anggota legislatif (caleg) meneken piagam bebas KKN.

Ketua DIB Solahuddin Wahud mendatangi kantor KPU Pusat, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat Selasa (9/12/2008). Gus Solah bertemu dengan anggota KPU Abdul Aziz.

Dalam pertemuan itu, Gus Solah meminta alamat lengkap 10.931 caleg periode 2009-2014. DIB rencananya akan mengirim surat ke masing-masing caleg perihal pernyataan resmi kalau mereka bersih tanpa KKN.

"Kami ingin caleg berkomitmen antikorupsi. Kami ingin mereka memperjuangkan sistem pembuktian terbalik atas harta kekayaan penyelenggaraan negara dalam UU," kata Gus Solah.

Menurut adik Gus Dur ini, para caleg akan dikirimi surat berisi piagam komitmen integritas yang berisi caleg bersih dari KKN dan berjuang mewujudkan UU pembuktian terbalik atas harta kekayaan seluruh penyelenggaraan negara.

Sistem pembuktian terbalik ini pernah diperjuangkan di DPR RI tahun 1971 dan 1999. Namun mental karena ada penolakan dari mayorita anggota DPR. "Mudah-mudahan 2009-2014 bisa terwujud," harapnya.

Berikut isi lengkap piagam tersebut:

Komitmen Integritas Calon Anggota DPR RI 2009-2014

Dalam rangka memperjuangkan terwujudnya bangsa Indonesia yang berintegritas dan sejahtera di masa depan, saya (nama caleg) selaku calon anggota DPR 2009-2014 dari partai (nama partai) dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Saya memahami betul bahwa tugas dan fungsi DPR RI adalah memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pemberantasan segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus dilaksanakan berlandaskan pada nilai-nilai integritas yang tinggi.

2. Apabila terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, maka sejak hari pertama bertugas, saya akan menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk memperjuangkan ditetapkannya prinsip pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik atas harta kekayaan seluruh penyelenggara negara termasuk di dalamnya para anggota DPR RI periode 2009-2014 ke dalam peraturan perundang-undangan.

3. Apabila tidak melaksanakan komitmen integritas ini, saya siap menanggung konsekuensinya.

Di bawah surat pernyataan akan tertera nama caleg dan tandatangannya di atas materai Rp 6000. Serta tanda tangan tim 45 DIB dan sekretarisnya.

Surat akan dikirimkan pada tanggal 16 Desember melalui kantor PT Pos di Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Para caleg yang dikirimi surat diminta untuk mengirim balik ke sekretaris DIB paling lambat tanggal 9 Februari 2009. Nama-nama yang ditandatangani caleg akan dipublikasikan lewat media massa.

"Setiap orang hanya boleh kirim satu. Kami mengundang teman-teman pers untuk ikut mengirim," jelasnya. (gus/iy)