Pertemuan SBY-Nirwan Bakrie Jangan Hanya Panggung Sandiwara

Jakarta - Presiden SBY yang marah lantaran kasus lumpur Lapindo tidak kunjung selesai dinilai wajar. Kesepakatan dari pertemuan SBY dan perwakilan Lapindo, Nirwan Bakrie, harus segera direalisasikan.

"Setelah pertemuan harus jelas realisasinya. Jangan hanya panggung sandiwara dan jangan ada penyelesaian lain yang tertutup," kata pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago kepada detikcom, Kamis (4/12/2008).

Menurut dia, SBY wajar dan memberikan ultimatum kepada Lapindo. "Menurut saya, itu langkah yang ditunggu-tunggu masyarakat, terutama korban lumpur Lapindo terhadap hak yang belum direalisasikan karena masalah itu selama ini tidak kunjung selesai ditangani BPLS dan perusahaan Lapindo Brantas," papar dia.

"Jadi sudah sewajarnya pemerintah memberikan ultimatum. Tepat memberikan ultimatum. Kalau Lapindo tidak puas, bisa saja ke pengadilan atau ke mana. Yang jelas harus ada penyelesaiannya," lanjut Andrinof.

Andrinof menilai langkah SBY dapat meningkatkan popularitasnya. "Ini dapat meningkatkan popularitas dan memunculkan image ketegasan dari Presiden SBY," ujar dia.

SBY marah saat bertemu Nirwan Bakrie, Kepala BPLS Sunarso dan sejumlah menteri pada 3 Desember 2008. SBY geram lantaran kasus lumpur Lapindo tidak kunjung selesai. SBY akhirnya meminta masalah ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo diselesaikan segera mungkin.

Semalam, disepakati PT Minarak Lapindo Jaya akan membayar ganti rugi sebesar Rp 30 Juta yang dicicil per bulan kepada warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Warga juga akan diberi uang kontrak rumah senilai Rp 2,5 juta/tahun. (aan/nrl)