Ancam Duduki Bandara Juanda, Korban Lumpur Tidak Terinspirasi Bangkok

Jakarta - Para korban lumpur Lapindo masih terus berjuang untuk mendapat hak-haknya. Sebagian dari mereka melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memuaskan bagi mereka. Karena itu, mereka mengancam menduduki bandara Juanda Surabaya.

"Ini memang sudah kami rencanakan sejak lama. Jadi, bukan karena terinspirasi di Bangkok. Mungkin kebetulan saja," kata Koordinator Korban Lumpur Lapindo Sumitro, Rabu (3/12/2008).

Bandara harus diakui sebagai salah satu tempat yang vital. Sebagai contoh, gara-gara Bandara Internasional Bangkok diduduki oleh massa anti pemerintah selama sepekan, situasi politik di negeri Gajah Putih itu menjadi tidak stabil yang berujung pada mundurnya PM Thailand.

Sumitro tahu persis betapa vitalnya bandara, apalagi sekelas Bandara Juanda Surabaya. Saat ini, Bandara Juanda merupakan bandara tersibuk setelah Bandara Soekarno-Hatta. Jadwal penerbangan Jakarta-Surabaya dan sebaliknya sangat gemuk.

"Kami akan menduduki bandara Juanda, karena banyak pejabat yang lalu lalang di bandara itu, tapi mereka tak pernah memperhatikan nasib kami," ujar Sumitro.

Selain itu, kata Sumitro, Bandara Juanda yang memiliki lahan yang luas sangat cocok bagi para korban lumpur untuk mengungsi. "Dengan pendudukan ini, operasional di bandara akan terhenti dan kami akan diperhatikan oleh pemerintah," ujar Sumitro.

Rencana pendudukan bandara Juanda bukan main-main. Saat ini, kata Sumitro, pihaknya masih terus mematangkan rencana aksi ini. "Kami akan mempertimbangkan dan mematangkan rencana ini. Tidak ada pilihan lain," kata pria yang  setelah rumahnya terendam lumpur mengungsi ke saudaranya di dekat Bandara Juanda.

Selain berencana menduduki Bandara Juanda, menurut Sumitro, korban Lapindo akan terus menggalang dukungan dana dari negara-negara Uni Eropa. Hari ini, mereka sudah berdemonstrasi di depan Kedubes Belanda. "Kami akan terus menggalang dana internasional untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia.

Para korban lumpur Lapindo juga meminta Pemerintahan SBY-JK untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka tidak mau janji-janji, karena sudah dua tahun menunggu. Opsi pembayaran ganti rugi dengan cara dicicil yang ditawarkan Minarak Lapindo juga ditolak Sumitro dan kawan-kawan. (asy/nrl)