Melawan Gerakan Papua Merdeka dan Pesta Pora Birokrasi

Jayapura - Papua, wilayah subur nan kaya di kawasan Indonesia timur seolah tak pernah sepi dari isu gerakan kemerdekaan. Apalagi di bulan Desember. Aroma konflik akan lebih terasa.

"1 Desember itu rutin tiap tahun. Kita jangan kebakaran jenggot saja," kata Gubernur Papua Barnabas Suebu di kediamannya di Jayapura, Papua, Selasa (2/12/2008) malam.

Menerima rombongan dari Departemen Luar Negeri, Barnabas menuturkan ini berawal pada 1961 lalu, sebelum Trikora dilakukan. Saat itu, sejumlah orang memproklamirkan kemerdekaan Papua.

"Ini memang wilayah penuh konflik dan paradoks," tambahnya.

Tapi kini, setelah sekian tahun berjalan, upaya melawan keinginan untuk merdeka itu terus dilakukan. Salah satu caranya melalui otonomi khusus.

"Papua mempunya kekayaan alam besar, tapi sebagian besar hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan," jelasnya.

Dana Otsus pun meningkat. Kucuran deras dana mengalir, namun sayangnya besaran dana sampai triliunan tidak mengalir sampai ke rakyat.

"Otsus hadir uang turun banyak, tapi terbuka ruang untuk korupsi dan penyalahgunaan. Dunia birokrasi pesta pora dengan uang, korupsi yang besar terjadi. Ini menjadi persoalan," jelasnya.

Dan rakyat kecil pun terus berteriak. "Mereka miskin di atas kekayaan alam sendiri," imbuhnya singkat.

Melawan kemerdekaan dan pesta pora birokrasi dilakukan. Good governance dengan pemerintahan yang baik transparan diupayakan.

"Perlu ada suatu misi ke depan dan inovasi untuk membawa keluar dari kemisikinan," tandasnya.

Sekitar dana Rp 6 triliun mengalir sebagai alokasi otonomi khusus, sayangnya uang yang mengalir sampai ke tingkat kabupaten tidak diiringi kontrol yang baik.
(ndr/mok)