Pengadilan Thai Bubarkan Pemerintah, Demonstran Gembira

Bangkok - Pengadilan Konstitusional Thailand membubarkan partai berkuasa Thailand karena kasus kecurangan pemilu. Perdana Menteri (PM) Somchai Wongsawat pun dilarang berkecimpung di dunia politik selama 5 tahun. Dengan kata lain, PM Somchai dipaksa mundur.

Putusan ini disambut gembira oleh ribuan demonstran People's Alliance for Democracy (PAD) yang menduduki bandara internasional dan domestik Thai di Bangkok. Mereka selama ini gencar menuntut pembubaran pemerintahan Thailand yang dituding sebagai boneka mantan PM Thaksin Shinawatra.

"Hati saya senang. Teman-teman saya sangat senang," seru seorang demonstran PAD yang tak kuasa menahan tangisnya.

Sebagian besar pendemo di Bandara Internasional Subvarnabhumi melompat-lompat kegirangan begitu mendengar putusan pengadilan tersebut. Demikian seperti dilansir News.com.au, Selasa (2/12/2008).

Seorang pensiunan dokter medis dari Bangkok mengatakan, putusan itu merupakan kemenangan bagi negara. "Ini kemenangan bagi seluruh bangsa, kemenangan atas rezim korup dan kediktatoran Thaksin dan Somchai yang merupakan boneka Thaksin," cetus lanjut usia itu.

Ketua Pengadilan Konstitusional Thai Chat Chalavorn mengatakan, People's Power Party (PPP) pimpinan Somchai, partai Machima Thipatai dan partai Chart Thai terbukti bersalah melakukan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu) Desember 2007 lalu. Hasil pemilu tersebut memberikan kemenangan bagi partai koalisi.

Menurut Chat, putusan ini dikeluarkan untuk membuat standar politik dan contoh. "Partai-partai politik yang tidak jujur merusak sistem demokrasi Thailand," katanya dalam pembacaan putusan pengadilan. (ita/iy)