Tak Terima Langgar HAM, Iran Kritik Keras Kanada dan Negara Barat

Tehran - Diplomat Iran menuduh Kanada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitannya dengan penduduk asli negara tersebut (Indian dan Eskimo). Hal ini dilakukan menyusul keputusan Kanada yang mengusulkan resolusi yang mengutuk pelanggaran HAM di Republik Islam Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Hassan Qashqavi juga mengejek negara-negara Barat sebagai negara yang menerapkan standar ganda. Di satu sisi menyanjung HAM, namun di sisi lain menjual senjata ke wilayah-wilayah konflik.

"Terkadang, penerimaan terbesar mereka justru diperoleh dari penjualan senjata api," ungkap Qashqavi dalam sebuah wawancara yang disiarkan stasiun TV berbahasa Inggris milik Iran.

"Perang adalah contoh paling nyata dari pelanggaran HAM. Tidak perlu jauh-jauh bila ingin ingin berbicara mengenai pelanggaran HAM," tegas Qashqavi.

Ironisnya, negara-negara Barat menganggap sukses upaya mereka menggolkan resolusi tersebut. Terlebih upaya memuluskan resolusi yang tidak disertai sanksi ini lebih mulus daripada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Sanksi tersebut, yang diprakarsai Kanada dan didukung negara-negara Barat lain, pada intinya menunjukkan 'keprihatinan yang mendalam' atas semua pelanggaran HAM serius di Iran.

Resolusi tersebut berisi desakan agar Iran segera meninggalkan metode penyiksaan dan hukuman yang kejam kepada narapidana, hukuman rajam, hukuman mati terhadap pembangkang, dan represi terhadap demonstran perempuan. Selain itu Iran juga disoroti karena dianggap melakukan diskriminasi terhadap etnis dan kepercayaan minoritas, dan pembatasaan atas aliran kepercayaan yang muncul.

Menurut Iran, resolusi tersebut 'mengandung sejumlah pernyataan yang palsu dan tidak substansial yang kontradiktif dengan realitas di Iran.'

Meski demikian, seperti biasa, Iran menolak resolusi semacam itu dan menegaskan soal pelanggaran HAM berat yang dilakukan AS di Irak, Afghanistan, dan negara-negara lain.

"Dan Kanada sendiri, berdasarkan 'laporan yang sangat spesifik' merupakan salah satu pelanggar HAM terhadap penduduk asli dan kaum Muslim," imbuh Qashqavi tanpa menjelaskan lebih detail.


(alf/gah)