"Banyak jamaah kita yang mengeluhkan masalah transportasi. Ini harus dicarikan solusinya," kata Hazrul pada detikcom melalui telepon, Minggu (30/11/2008).
Usulan itu langsung direspon oleh PPIH dan dibahas bersama. Hasilnya Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) dan Tim Pengawas haji Komisi VIII DPR menyepakati beberapa langkah penanggulangan krisis transportasi haji 1429 H/2008 M dengan cara penempatan fasilitas bus pada setiap kloter dan penyediaan bus untuk sweeping jemaah haji yang terlantar di Masjidil Haram secara terjadwal mulai hari ini, Minggu (30/11/2008).
Keputusan bersama ini diambil terkait banyaknya keluhan jemaah haji yang terlantar di Mekkah, karena pondokan jamaah haji Indonesia pada musim haji 1429 H ini jauh dari Masjidil Haram sebagai dampak dari perluasan Masjidil tersebut. Demikian salah satu poin kesimpulan rapat koordinasi PPIH dan Tim Pengawas Haji Komisi VIII yang berlangsung di Jeddah, Sabtu (29/11/2008).
Rakor dihadiri Ketua Tim Pengawas Haji Komisi VIII, Asrul Azwar yang didampingi 14 anggota DPR lainnya bersama Dirjen Urusan Haji, Slamet Riyanto, Sekjen Depag Bahrul Hayat, Konjen RI di Jeddah Gatot Abdullah Mansyur, dan Kepala Staf Teknis Urusan Haji (TUH) Nursamad Kamba.
Sementara itu, anggota tim pengawas Haji DPR, Abdullah Azwar Anas berjanji akan melakukan pengawasan di lapangan secara rutin. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap hasil-hasil keputusan Rapat Koordinasi yang berlangsung pada hari Sabtu (29/11/2008) agar dilaksanakan dengan konsekwen oleh Pemerintah.
(yid/rdf)











































