LSM : Perencanaan Anggaran Pemprov DKI Buruk

Laptop Rp 35 Juta

LSM : Perencanaan Anggaran Pemprov DKI Buruk

- detikNews
Jumat, 28 Nov 2008 20:54 WIB
LSM : Perencanaan Anggaran Pemprov DKI Buruk
Jakarta - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2009 terus menuai kecaman. Oleh sebagian kalangan, anggaran belanja Pemprov dianggap terlampau boros.

Setelah anggota DPRD DKI Ahmad Husin Alaydrus mengecam, giliran kalangan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang angkat bicara soal APBD yang telah ditetapkan Kamis (27/11/2008) dini hari lalu. Salah satu poin yang dikecam adalah pengadaan laptop untuk Biro Kerjasama Dareah Pemprov DKI yang nilainya mencapai Rp 35 juta per unit.

"Itu menunjukkan perencanaan anggaran Pemprov buruk," tegas Arief Nuralam dari LSM FITRA kepada detikcom, Jumat (28/11/2008).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Arief, terdapat dua kesalahan fatal yang senantiasa diulang-ulang Pemprov DKI setiap menyusun anggaran. "Yang pertama, tidak ada evaluasi mendasar terhadap alokasi anggaran di tahun yang lalu, penting atau nggak? Yang kedua, tidak ada standarisasi harga. Contohnya ya laptop itu. Ini kan pola perencanaan korupsi," tambah Arief yang mengaku selalu mengawal penyusunan dan penetapan APBD.

Lebih lanjut, Arief juga mempertanyakan transparansi penyusunan dan penetapan anggaran. "Prosesnya nggak transparan. Pembahasan di tingkat bawah tidak terbuka.
Wartawan aja nggak dapet (informasi) kan?", Arief bertanya balik.

Selain itu, meski kecaman juga datang dari sebagian kalangan di DPRD DKI, Arief menganggapnya hanya sebagai basa basi belaka. "Mereka (DPRD) tidak serius mencermati alokasi anggaran, jadinya ada kelonggaran pelolosan. Jangan-jangan ada kompromi,
jadi DPRD tidak terlalu mengkritisi," tandas Arief.

Lantas bagaimana dengan tanggapan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Muhayat
yang mengatakan bahwa akan ada revisi terhadap alokasi-alokasi yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik dan inefisien? Arief mengatakan alasannya selalu sama dari tahun ke tahun.

Arief pun mengingatkan, "APBD itu kan alat ukur komitmen politik pemerintah dan DPRD untuk memperjuangkan kepentingan publik. Pemprov jangan berpikir bahwa masyarakat nggak tahu janji mereka nggak terbukti". (alf/gah)


Berita Terkait