Pemerintah Thailand Umumkan Status Darurat di 2 Bandara

Bangkok - Pemerintah Thailand di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Somchai Wongsawat mengumumkan diberlakukannya status darurat untuk dua bandara komersial di Bangkok pada hari Kamis, 27 November. Polisi juga diterjunkan untuk menangani para demonstran yang menduduki bandara.

Seperti dilansir New York Times, Kamis (27/11/2008), perintah itu datang setelah kabinet malakukan rapat di sebelah utara kota Chiang Mai. Lokasi itu sengaja dipilih untuk menghindari bentrok dengan para demonstran yang selain menduduki bandara di Bangkok juga menduduki kantor Perdana Menteri. Sebelumnya, di tengah rumor adanya kudeta, juru bicara pemerintah memerintahkan militer untuk 'tetap di barak.'

Hingga Rabu sebelumnya, penerbangan domestik masih beroperasi di bandara Don Muang yang merupakan bandara tertua di Bangkok. Dengan ditutupnya bandara Don Muang pada hari Kamis, berarti jalur penerbangan dari dan menuju Bangkok telah terputus total. Para demonstran bersumpah tidak akan melepaskan bandara hingga Shomchai lengser dari jabatannya sebagai PM.

Para pendukung pemerintah telah membentuk sebuah kelompok yang dinamakan kelompok baju merah. Kelompok ini mulai tidak sabar dengan ulah para demonstran. Salah satu pimpinan kelompok itu, Weera Musikapong, dalam konferensi persnya mengatakan, 'jalan keluar paling baik' untuk krisis ini adalah dengan menaati hukum.

"Tapi jika pemerintah tidak bertindak hari ini atau besok, kelompok baju merah dan warga lainnya harus bertindak," ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, para demonstran telah bentrok dengan kekuatan pendukung pemerintah selama beberapa bulan terakhir. Dua orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat bentrokan tersebut.

Menteri Pariwisata Thailand Weerasak Kohsurat mengatakan, pemerintah akan segera mulai mengevakuasi ribuan turis yang terlantar dan membawa mereka keluar dari Thailand melalui pangkalan militer di dekat Bangkok. Para turis itu akan diterbangkan dengan Thai Airways menuju Singapura atau Malaysia.

Pemerintah juga mengatakan, mereka akan memperbolehkan salah satu pangkalan udara militer, Bandara U-Tapao, untuk digunakan oleh penerbangan komersial. Bandara ini dulu pernah digunakan oleh tentara Amerika Serikat selama Perang Vietnam.

Tahun lalu, bandara ini hanya mampu menampung rata-rata 100.000 penumpang setiap hari dari dan menuju Bandara Internasional Suvarnabhumi. Terminal bandara ini mampu menampung 400 orang dan tempat parkirnya mampu menampung 100 kendaraan. Jarak bandara ini dari Bangkok sekitar 120 mil atau 2 jam perjalanan dengan mobil.

Penyanderaan bandara di Bangkok ini tergolong radikal bahkan untuk standar Thailand yang sering bergejolak. Meski sering terjadi kudeta militer dan pergantian pemerintahan selama beberapa dekade terakhir, namun aktivitas keseharian birokrasi di Thailand sebelumnya tidak pernah terganggu.

Ketika terjadi kudeta pada tahun 2006 lalu, bandara di Thailand beroperasi seperti biasa dan hanya mengalami sedikit gangguan. Meski terjadi kegoncangan politik, Thailand biasanya tetap mampu mengelola pelayanan-pelayanan penting seperti listrik dan kesehatan dengan baik.

Tetapi dengan ditutupnya 2 bandara minggu ini dan adanya pendudukan kantor PM sejak Agustus lalu, sekarang politik telah mempengaruhi secara langsung banyak dalam aspek kehidupan warga Thailand.

Menteri Luar Negeri Thailand Sompong Amornwiwat mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan menunda pertemuan puncak ASEAN yang dijadwalkan bulan depan karena adanya krisis tersebut.

(sho/sho)