PBNU: Akibat Birokrat Kekuasaan Berpihak

Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai kekisruhan yang sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) karena keterlibatan dan keberpihakan birokrasi kekuasaan. Begitu juga dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jawa Timur.

"Sejak awal saya telah mengingatkan, seringnya terjadi kerawanan di banyak Pilkada disebabkan terlibatnya kekuasaan dan birokrasi dalam pemihakan," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di kantornya, Jl Kramat Raya, Jakarta, Kamis (27/11/2008).

Hal tersebut, menurut Hasyim, terasa juga di Pilgub Jatim seperti yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunjukkan tingkat keterlibatan birokrasi di tingkat bawah. Juga turunnya beberapa Menteri ke Jatim, pengamanan yang berlebihan, cara pejabat-pejabat Jatim mengambil posisi dan sebagainya telah membantu opini masyarakat Jatim tentang Pilkada yang baru berlangsung.

Hal ini, lanjut Hasyim, tidak mudah dibantah melalui pernyataan tidak ada intervensi. "Tetapi saya yakin pemerintah Jatim mampu mengatasi keadaan dan seharusnya memang begitu, karena arus kerawan itu tidak berasal dari masyarakat murni di Jatim," jelasnya.

Hasyim mengajak masyarakat untuk tenang dan menunggu penyelesaian konflik pilkada di MK. MK dituntut untuk memberikan rasa keadilan, apakah MK berhenti pada keputusan legal formal yang "kering" ataukah berjuang untuk menegakkan kejujuran dan rasa keadilan masyarakat.

"Semoga rasa keadilan terakomodasi karena kalau tidak, sudah tidak ada lagi lembaga yang diharapkan menghilangkan kecurangan pemilu di negeri ini," harapnya.

Hasyim berharap, apa yang menjadi rentetan sejumlah pilkada yang berlangsung di Indonesia tidak mempengaruhi masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 nanti.

"Semoga Pilpres yang akan datang tidak lebih kasar dari Pilgub Jatim. NU sebagai lembaga moral akan terus berjuang agar Indonesia mempunyai Pemilu yang clear dan clean," pungkasnya. (zal/irw)