Pupuk Langka, DPR Diminta Tegur Keras Pemerintah

Jakarta - Kelangkaan pupuk yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini diduga disebabkan oleh distribusi yang tidak beres. DPR pun diminta menegur keras pemerintah terkait masalah tersebut.

Hal itu terkuak lewat interupsi beberapa anggota dewan saat rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2008).

"Masa tanam sudah dimulai, tetapi pupuk langka. Kami minta pemerintah ditegur secara keras, karena masalahnya cukup rumit, menyangkut distribusi nasional," ujar anggota FKB Abdullah Azwar Anas.

Anggota FPDIP, Aria Bima, dalam interupsinya juga menilai ada upaya pembiaran dari pemerintah terkait masalah kelangkaan pupuk belakangan ini.

"Kita harus ada suatu sikap untuk segera melakukan fungsi pengawasan. Besok atau kalau bisa hari ini, saya minta rapat khusus mengenai hal ini," tegas Aria.

Sementara itu anggota FPKS, Suswono, mengaku telah melakukan kunjungan ke gudang-gudang produsen di beberapa daerah dan menemukan kejanggalan terkait pendistribusian pupuk nasional.

"Saya menemukan di penyalur resmi, pupuk tidak ada. Malahan di penyalur tidak resmi pupuk menumpuk. Bahkan harganya dua kali lipat," beber Suswono.

"Dalam distribusi berarti ada yang tak beres," cetusnya.

Untuk langkah penanggulangan sementara, Suswono pun mengusulkan agar pemerintah segera melakukan operasi pasar di sentra-sentra produksi padi nasional. (lrn/mok)