BPK Pantau Pelayanan Jamaah Haji Di Arab Saudi

Madinah - Tak hanya tim pengawas DPR yang ingin memastikan pelayanan jamaah haji Indonesia dilakukan secara maksimal, delapan orang yang tergabung dalam tim khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pengawasan langsung pelayanan terhadap jamaah haji di Arab Saudi.
 
Hasilnya, masalah pemondokan, katering, transportasi, dan penyelenggaraan haji lainnya mendapatkan catatan yang harus diperbaiki ditahun-tahun mendatang.

"Kami ada delapan orang bertugas di Tanah Suci untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait kinerja penyelenggaraan haji. Banyak hal yang harus ditingkatkan di tahun mendatang" kata koordinator tim BPK, Arman Syifa, di Madinah, Senin (24/11/2008).

Menurut Arman, dari 8 orang yang dikirim, baru lima orang yang tiba di Arab Saudi yakni tiga orang di Madinah dan dua orang di Makkah, sedang tiga orang lainnya masih di Jakarta.

Arman menambahkan, tim BPK sudah dua tahun terakhir turun langsung ke Tanah Suci untuk melakukan pemeriksaan kinerja pelayanan terhadap jamaah mulai dari embarkasi sampai dengan pemulangan ke tanah air.

"Kami bertugas mulai 17 November sampai ibadah haji selesai. Jadi semua kita pantau dari awal sampai akhir," terangnya.

Untuk pengawasan penyelenggaraan teknis haji di Tanah Suci, lanjutnya, tim BPK akan mengecek pemondokan, transportasi, katering, penanganan jemaah sesat dan sakit, penanganan jemaah haji di Arafah dan Mina, serta monitoring saat pemulangan.

"Saat tiba di Madinah, rombongan saya sempat tertahan di bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis selama lima jam, karena pemondokan belum siap, tapi kayaknya bukan dikarenakan petugas haji Indonesia, melainkan pengelola pemondokan di Madinah yang `bisnis` untuk mencari harga sewa tertinggi," terangnya.

Kasus di atas akan dijadikan bahan untuk mengecek ulang MoU (nota kesepahaman) pemerintah Indonesia dengan pengelola pemondokan. Kemungkinan masih adanya celah yang menjadi titik kelemahan yang dapat dipermainkan pihak pemilik pemondokan diharapkan dapat diperbaiki.

Saat ditanya mengenai masalah penerbangan dan katering, Arman menjawab, "Kalau jadwal penerbangan sudah bagus, sedang katering masih terkait dengan waktu pengiriman yang sering mubadzir atau tidak termakan, karena ditinggal jemaah haji untuk salat Arbain," jawabnya.

Menanggapi hasil temuan BPK itu, Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah Ahmad Kartono mempersilahkan tim BPK untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, apakah pemondokan, katering, penerbangan, ibadah, dan sebagainya.

"Karena ini tugas negara, silakan semuanya dilakukan. termasuk mengecek di lapangan. Kalau menyangkut data-data seperti MoU, semuanya ada di TUH yang berkedudukan di Jeddah, kami hanya pelaksana teknis" pungkasnya. (yid/anw)