Mensesneg: Kita Jangan Buru-buru Percaya

Lima - Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak buru-buru percaya terhadap isi buku 'Membongkar Kegagalan CIA" yang menuding Adam Malik sebagai agen CIA. Pemerintah meminta ahli sejarah untuk menindaklanjuti hal ini dengan mengungkap yang sebenarnya.

Sikap pemerintah ini disampaikan Mensesneg Hatta Rajasa saat berbincang-bincang dengan detikcom di lobi Hotel Melia Lima, kota Lima, Peru, Minggu (23/11/2008). Hatta berada di Lima sebagai anggota delegasi KTT APEC 2008 mendampingi Presiden SBY.

"Kalau kita bicara seputar peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan perjalanan bangsa kita, terutama yang terkait peristiwa 1965, begitu banyak versi tentang dokumen CIA. Tentu, kita tidak gampang untuk mengambil satu kesimpulan dari sebuah tulisan yang dibuat oleh penulis Barat, atau siapa pun yang bisa berimplikasi cukup serius dalam perjalanan sejarah bangsa kita," kata Hatta.

Hatta mengaku belum membaca buku yang ditulis oleh wartawan The New York Times, Tim Weiner itu. "Oleh sebab itu, kita tidak perlu terburu-buru menilai kebenaran buku tersebut. Apakah sumbernya itu berasal dari dokumen CIA yang sudah di-disclosed karena kadaluwarsa atau apa saya tidak tahu," terang Hatta.

Namun, secara pribadi, dengan melihat perjalanan sejarah Adam Malik selama ini, Hatta tidak percaya dengan tudingan buku tersebut. "Saya tidak percaya kalau perjuangan beliau selama ini terkait CIA. Yang jelas pada waktu itu, terjadi satu perbedaan yang tajam antara visi Adam Malik dengan tokoh-tokoh kiri. Jangan sampai perbedaan visi dengan tokoh-tokoh komunis pada waktu itu, kemudian Pak Adam Malik dituding sebagai agen CIA," jelas Hatta.

Hatta mengimbau para ahli sejarah untuk meneliti dan mengungkap suatu kebenaran, karena sejarah tidak untuk dimanipulasi. "Tapi sejarah menceritakan, memotret sebuah perjalanan, agar tidak gampang diombang-ambingkan oleh berita yang belum tentu mengandung kebenaran, apalagi menyangkut seorang tokoh seperti Pak Adam Malik," demikian Hatta.

Saat ditanya apakah Kejagung perlu menarik buku tersebut, agar tidak membingungkan masyarakat, Hatta mengaku bahwa memang Kejagung memiliki kewenangan untuk menarik buku-buku yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi bila buku itu berisikan informasi yang tidak benar dan bersifat provokatif. "Namun tentu saja Kejagung harus meneliti betul secara sungguh-sungguh kandungan dari sebuah buku sebelum mengambil keputusan," katanya. (asy/nrl)