Desember nanti. Karena khawatir anggaran yang tak terserap tersebut tak bisa dicairkan, KPU akan meminta peluncuran (carry over). Untuk itu KPU akan menemui Menteri Keuangan.
"Hari ini kita kirimkan suratnya ke Menkeu. Kita ingin menemui Menkeu untuk minta peluncuran (anggaran) supaya bisa digunakan di 2009," ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (21/11/2008).
Kalau anggaran 2008 itu tidak diluncurkan ke 2009, kata Hafiz, KPU akan kesulitan. Sebab anggaran untuk logistik Pemilu Legislatif semua ada di 2008. Sedangkan anggaran tahun 2009 hanya diperuntukkan bagi logistik Pilpres dua putaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami kirim surat ke pimpunan DPR supaya (anggaran 2008) diluncurkan. Waktu itu pimpinan DPR mengundang kami. Ketua dan anggota yang ikut. Prinsipnya, waktu itu bisa memahami," terang Bambang.
Rencana pertemuan KPU dengan Menkeu, kata Bambang, adalah untuk membicarakan mekanisme teknis peluncuran tersebut. Peluncuran itu haruslah dilakukan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana Pemilu nanti tidak terganggu gara-gara persoalan teknis anggaran.
"Akan kami bicarakan dengan Ibu Menteri (Keuangan). Bahasa peluncuran harus diterjemahkan ke dalam proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang penting, tahapan pemilu tidak terganggu," ucapnya. (sho/ndr)










































