"Setelah kami melakukan pengecekan dari yang terdekat sampai yang terjauh. Kami melihat sebenarnya sangat memungkinkan kita dapat di daerah ring 1, Markaziyyah. Nanti dalam rapat DPR dengan Menteri Agama tentang BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) tahu depan, kami akan usulkan semua jemaah kita harus berada di Markaziyah," kata ketua rombongan tim pengawas haji DPR, M Said Abdullah, di Madinah, Rabu (18/11/2009).
Menurut politisi PDI-P ini, jika pemerintah bisa mengusahakan semua jamaah haji indonesia berada di daerah Markaziyah di Madinah akan mengurangi potensi kecelakaan. Selain itu juga akan dapat memberikan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah sholat arbain (40 waktu berjamaah di masjid madinah) karena seluruh wilayahnya terjangkau dengan jalan kaki.
"Sekarang kan hanya tingal 35 persen yang di luar markaziyah. Kalau di Markaziya semuanya, keamanan mereka tentu akan lebih terjamin, dan ibadahnya jamaah lebih tenang. Karena jamaah haji yang kecelakaan umumnya dari kawasan non Markaziyah karena harus banyak menyebrang jalan," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya kemungkinan usulan penempatan seluruh jemaah haji di kawasan Markaziyah akan menyebabkan pembengkakan BPIH tahun 2009?
"Hal itu bisa disiasati dengan melakukan survey dan tanda tangan kontrak sejak dini sebagaimana yang dilakukan oleh para penyelengara haji dari negara lain," Jawab Said.
"Sekarang kan ada uang pengembalian bagi jamaah haji yang berada di luar Markaziyah. Dana itu aja yang kita ambil. Selain itu, saya minta tim perumahan sudah melakukan peninjauan lokasi paling akhir pada Februari mendatang," pungkasnya. (yid/did)











































