Mendagri Minta Daerah Tepat Waktu dalam Menyusun APBD

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto meminta kepada semua kepala daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu. Tahun-tahun sebelumnya, penyusunan APBD selalu dilakukan secara lamban.

"APBD saya minta tepat waktu. Waktu dulu tahun 2007, provinsi yang siap menyusun APBD per 2 Januari sebanyak 7 provinsi dan 2008 sebanyak 22 provinsi. Maka untuk tahun 2008 ke 2009 saya berharap bisa siap seluruhnya," kata Mardiyanto.

Hal itu dia katakan usai penganugerahan Pamong Award 2008 dalam acara Temu Nasional Pamong (TNP) II di Hotel Millenium Sirih, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (18/11/2008) malam.

Menurut Mardiyanto, soal penyerapan APBD bermacam-macam. Bahkan anggarannya pun bermacam-macam di setiap daerahnya.

"Kalau serapan anggaran tidak maksimal dan tahunnya sudah habis, maka untuk perjalanan disiplin anggaran tentunya tidak otomatis bisa langsung dihabiskan," jelasnya.

Sebab, lanjut Mardiyanto, saat ini Indonesia menganut anggaran berbasis kinerja. Karena itu daerah bisa meminta izin kepada Depdagri dan juga Departemen Keuangan untuk mengalokasikan anggaran yang tersisa ke pos lainnya.

Terkait adanya tuntutan para kepala desa dan perangkat pemerintah daerah yang tergabung dalam Parade Nusantara, Mardiyanto menegaskan bahwa semuanya tetap pada norma aturan yang ada.

"Saya tetap pada norma aturan. Dalam suasana sekarang untuk menyampaikan tuntutan, itu sah saja," ujarnya.

Pada 17 November kemarin, Parade Nusantara melakukan demonstrasi di Gedung DPR. Mereka antara lain menuntut kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 1 persen menjadi 10 persen dari APBN. Selain itu mereka juga meminta agar masa pemerintahan desa diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

(zal/sho)