Presiden Harus Lebih Berani dalam Renegosiasi Kontrak Karya

Berlin - Pemerintah terus melakukan renegosiasi kontrak karya sumber daya alam terhadap sejumlah perusahaan asing. Keberhasilan proses ini dinilai tergantung pada figur Presiden SBY.
 
Hal ini disampaikan Ketua MPR Hidayat Nurwahid dalam dialog dengan masyarakat Indonesia di KBRI Berlin, Jerman, Rabu (12/11/2008) malam waktu setempat. Menurut Hidayat, figur presiden berperan penting dalam upaya memperbaiki kontrak karya yang merugikan negara.
 
"Harus ada keberanian lebih dari Presiden. Walaupun terlanjur ada perjanjian, tapi perusahaan asing itu bisa dibuat untuk kembali duduk bersama membahas kontrak karya," kata Hidayat.
 
Hidayat menilai, upaya renegosiasi kontrak karya yang kini dilakukan pemerintah sudah tepat. Namun pemerintah harus memiliki nyali yang lebih untuk menuntut apa yang menjadi hak Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam.
 
Dia menilai pemerintah Presiden SBY memang mencoba mencari jalan tengah untuk menuntut hak tanpa melanggar arbitrase internasional. Namun, pilihan untuk melakukan nasionalisasi ala Presiden Hugo Chavez di Venezuela bisa dijadikan alternatif.
 
"Pilihan untuk nasionalisasi seperti yang dilakukan Hugo Chavez bisa menjadi alternative kalau investor jelas-jelas merugikan dan mengelabui," pungkasnya.

(fay/rdf)