PKS Retak Gara-gara Iklan Soeharto

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) retak. Indikasinya, para petinggi PKS silang pendapat menghadapi kontroversi iklan partai tersebut yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan.

Untuk memperingati Hari Pahlawan, PKS menampilkan sejumlah tokoh nasional dalam iklan yang ditayangkan di TV pada 8-11 November 2008 lalu. Iklan itu menjadi kontroversi karena juga memasukkan mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu tokoh guru bangsa dan pahlawan.

Menghadapi kontroversi tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring meralat dan menyatakan iklan tersebut salah karena beda dari konsep awal. Tifatul juga menegaskan, PKS tidak pernah menganggap ataupun menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.  
 
Namun anehnya Sekjen PKS Anis Matta membantahnya. Iklan tersebut menurutnya tetap sesuai dengan konsep semula. Iklan tersebut dibuat dalam rangka rekonsiliasi bangsa.

Perbedaan pandangan soal iklan ini menurut pengamat pilitik dari LIPI Lili Romli merupakan awal keretakan di tubuh partai berazaskan Islam tersebut.

"Ini menunjukkan ada keretakan. Kedua petingginya tidak ada satu pandangan. Kalau dibiarkan, bisa menjadi keretakan serius buat PKS," ujar Lili Romli dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (13/11/2008).

Lili menyayangkan dibuatnya iklan Soeharto sebagai pahlawan. Menurutnya, di saat masyarakat Indonesia masih belum bisa melupakan kesalahan Soeharto, PKS justru menganggap Soeharto sebagai pahlawan.

"Ini malah kontraproduktif bagi PKS. Di saat orang lagi semangat meminta semua tindakan-tindakan yang dianggap korupsi oleh Soeharto untuk diusut, malah PKS mengiklankan," sesal Lili.

Dan dengan membuat iklan tersebut, lanjut Lili, PKS malah tampak mencitrakan dirinya sebagai partai yang oportunis. "Dengan pasang iklan itu, tidak menunjukkan PKS pluralis, justru oportunis dan pragmatis," kata Lili.

Lalu apa yang harus dilakukan PKS? "Kalau sudah diiklankan dan sudah selesai tayang, susah klarifikasi karena iklan sudah keluar. Tapi bagaimana agar dampak iklan tersebut tidak menghancurkan PKS, itu yang harus segera diantisipasi," pungkasnya. (anw/iy)