Distribusi Logistik Ancam Pemilu Tak Serentak

Jakarta - Distribusi logistik menjadi salah satu proses kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Untuk memastikan Pemilu berjalan lancar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berharap fasilitas dari pemerintah dalam pendistribusian logistik untuk Pemilu 2009. Tanpa fasilitas ini, dikhawatirkan Pemilu 2009 tidak terlaksana secara serentak.

"Distribusi adalah poin yang sangat penting. Kalau tidak beres bisa berakibat pada tidak serentaknya pelaksanaan Pemilu di seluruh daerah," kata anggota KPU Andi Nurpati saat ditemui di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (13/11/2008).

Dalam pasal 121 UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, disebuttan 'untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.'

Merujuk pada ketentuan di pasal itu, KPU telah mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri yang isinya meminta kejelasan tentang implementasi peran fasilitas pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2009. KPU bahkan telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Mendagri.

"Setahu saya sampai sekarang suratnya belum dibalas. Sudah berbulan-bulan. Bahkan sudah audiensi berkali-kali," ujar Andi.

Sekitar 4 bulan lalu, kata Andi, Mendagri sudah mengatakan kepada KPU agar memberikan daftar hal-hal yang perlu dilakukan KPU tapi anggarannya tidak dimasukkan dalam APBN. Hal-hal itulah yang KPU harapkan bisa difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Depdagri. Namun hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah.

Kalau sampai akhir November belum juga ada kejelasan dari Mendgri, Andi akan mengusulkan agar hal tersebut dibawa ke rapat pleno KPU untuk dibahasa bagaimana tindak lanjutnya.

Tanpa adanya fasilitas dari pemerintah, menurut Andi, KPU tidak optimistis distribusi logistik bisa berjalan lancar. Sebab anggaran untuk distribusi itu tidak dimasukkan dalam APBN. Padahal satu-satunya sumber pendanaan bagi KPU untuk Pemilu 2009 ini adalah APBN. Itu artinya, harus ada peran serta dari pemerintah dalam proses distribusi logistik.

"Pemilu ini kan bukan hajatan KPU, tapi hajatan negara," ujarnya.

Sebagai gambaran, Andi menjelaskan betapa sulit dan mahalnya proses distribusi logistik di Papua Barat. Untuk mengirimkan logistik ke kabupaten/kota harus menggunakan transportasi udara.

"Biayanya bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliar rupiah," kata Andi.

Tanpa adanya fasilitas dari pemerintah, sementara di sisi lain KPU tidak diberi anggaran untuk itu, Andi sangat pesimistis distribusi bisa berjalan lancar. Risikonya, Pemilu 2009 terancam tidak dilaksanakan secara serentak.

(sho/nrl)